TEBING TINGGI — Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan. Menurutnya, dibutuhkan dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat agar tata kelola sekolah berjalan benar.
Peluncuran program ini menyasar para kepala sekolah sebagai pihak yang memegang tanggung jawab besar. Selain memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah juga dituntut membangun budaya sekolah yang positif dan mengelola tenaga kependidikan.
Wali Kota menyoroti pengelolaan sumber pembiayaan pendidikan sebagai bagian yang paling perlu dijaga. Kepala sekolah mengemban tanggung jawab atas Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.
"Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan," terang Wali Kota.
Dari tanggung jawab itu, Iman Irdian merumuskan sejumlah penekanan bagi para pendidik dan pengelola sekolah. Ia menginstruksikan pembangunan integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, serta peningkatan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan.
Pengawasan internal dan budaya kerja profesional juga diminta terus diperkuat. Semua itu, kata Wali Kota, tidak boleh mengabaikan tugas utama meningkatkan mutu pendidikan.
Wali Kota berharap program "Jaksa Sahabat Pendidik" tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Ia ingin program ini menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.
"Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab," harap Wali Kota.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi Anthoni Nainggolan hadir sebagai narasumber. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk berbagi di tengah dinamika dunia yang terus berubah signifikan.
"Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat. Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya," ujar Kajari.
Anthoni menjelaskan korupsi umumnya terjadi akibat dua faktor, yakni corruption by need karena kebutuhan dan corruption by greedy karena keserakahan. Menurutnya, korupsi karena kebutuhan sudah lama ditinggalkan seiring ikhtiar negara meningkatkan pendapatan.
"Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen," ungkap Kajari.
Ia menegaskan integritas merupakan niat awal yang wajib dimiliki. Selama niat baik dijaga dan konflik kepentingan dihindari, seseorang akan tetap berjalan di rel yang benar.
"Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru," pungkas Kajari.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Muhammad Deni Saragih dalam laporannya memaparkan tujuan kegiatan. Program ini memberi edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Sasaran berikutnya adalah peningkatan integritas dan kepatuhan regulasi, akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta pemetaan potensi risiko dan konsekuensi hukum. Kegiatan ini juga dimaksudkan membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, dan bebas dari penyimpangan. "Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum," ujar Deni.