MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten/kota tidak menunda pembentukan Mal Pelayanan Publik. Dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif, sementara tiga daerah lain disebut akan menyusul.
Rendahnya cakupan MPP menjadi sorotan dalam acara Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Kantor Gubernur Sumut. Bobby menilai capaian Sumut tertinggal dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera meski wilayah dan jumlah penduduknya besar.
Bobby menyebut dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menempati posisi paling bawah dalam hal ketersediaan MPP. Kesenjangan itu menjadi alasan utama ia meminta percepatan di tingkat kabupaten/kota.
"Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru 8 daerah yang memiliki MPP aktif," kata Bobby.
Tiga kabupaten yang disiapkan memiliki MPP adalah Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias. Dengan tambahan itu, jumlah daerah ber-MPP di Sumut naik menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen dari total daerah.
Gubernur mengingatkan para bupati dan wali kota agar pembangunan MPP tidak diarahkan pada kemegahan gedung atau besarnya anggaran. Menurutnya, kelengkapan jenis layanan dan lokasi strategis lebih menentukan manfaat bagi warga.
"Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung," tegasnya.
Untuk menekan biaya, Bobby menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan aset gedung yang sudah ada. Kolaborasi dengan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga disebut bisa menjadi jalan agar pembangunan MPP berjalan bertahap dan efisien.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto menegaskan pemulihan pelayanan publik bukan pelengkap dalam penanganan pascabencana. Bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga memutus akses warga terhadap layanan pemerintahan.
"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.
Ia menjelaskan, kualitas pelayanan publik mencerminkan birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang dikoordinasikan lewat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah pusat mendorong budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
"Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," tuturnya.
Bagi warga Sumut, percepatan MPP berarti sejumlah izin dan layanan administrasi bisa diurus dalam satu gedung tanpa berpindah instansi. Pemprov Sumut belum merinci tenggat penyelesaian tiga MPP baru di Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias.