SUMATERA UTARA — Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PLN belum sepenuhnya aman. Dari total 154 juta ton yang diperlukan setiap tahunnya, baru 134 juta ton yang sudah terikat kontrak dengan pemasok. Pemerintah sebenarnya telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan sekitar 190 juta ton, namun realisasi kontraknya masih di bawah angka kebutuhan.
Bahlil mengungkapkan bahwa arahan pembentukan tim ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat beberapa hari lalu. "Rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Tim Lintas Lembaga dan Masalah Batu Bara Medium
Tim yang dibentuk terdiri dari internal PLN, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran BPKP dan Irjen menunjukkan bahwa pengawasan ketat menjadi prioritas dalam proses pengadaan ini.
Bahlil juga mengakui adanya tantangan teknis. PLN membutuhkan batu bara berkalori medium dengan kualitas lebih baik untuk operasional pembangkit, namun jenis ini semakin sulit didapatkan. "Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan Prasodjo) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium," jelasnya.
Rapat Maraton Hampir Enam Jam
Sebelum pengumuman pembentukan tim, Bahlil menggelar pertemuan panjang dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi. Rapat yang berlangsung hampir 5,5 jam itu membahas secara detail kepastian pasokan batu bara untuk seluruh pembangkit PLN.
Pertemuan itu menjadi sinyal bahwa masalah pasokan energi primer sudah dalam tahap kritis dan membutuhkan penanganan lintas sektor. Dengan terbentuknya tim pengadaan baru, pemerintah berharap sisa 20 juta ton batu bara yang belum terkontrak bisa segera diamankan, sehingga pasokan listrik nasional tidak terganggu.
