MEDAN — Setiap hari, enam hingga sembilan penerbangan dari Sumatera Utara menuju negara tetangga membawa warga yang hendak berobat. Angka itu yang coba dihentikan Pemerintah Provinsi Sumut melalui proyek rumah sakit kelas dunia.
MoU Enam Bulan, Target Segera Naik ke PKS
Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani di Ruang Rapat 7, Lantai 8, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/6/2026). Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama PT Dhirga Surya Ari Wibowo dan Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk Mutiara.
Kesepakatan ini berlaku selama enam bulan sebagai tahap awal menuju Perjanjian Kerja Sama (PKS). “Karena itu diperlukan keseriusan seluruh pihak untuk menyusun peta jalan yang jelas hingga terwujudnya kerja sama yang konkret,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung yang turut menyaksikan penandatanganan.
Mengapa Rumah Sakit Internasional Mendesak?
Basarin mengungkapkan, gagasan ini telah melalui kajian panjang. Ia menyoroti besarnya pasar layanan kesehatan yang selama ini dinikmati negara tetangga. “Kenapa pasar ini tidak kita kelola sendiri sehingga uang masyarakat tidak mengalir ke luar negeri,” katanya.
Menurutnya, potensi itu harus dibarengi peningkatan kualitas layanan di dalam negeri. Pemprov Sumut, lanjut Basarin, terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui simposium dan seminar, serta memudahkan pengadaan alat kesehatan melalui skema kerja sama operasional.
Komitmen Pengembang: Fokus pada SDM dan Teknologi
Direktur Utama PT Dhirga Surya Ari Wibowo menyebut kerja sama ini sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan bagi 15 juta warga Sumut. “Kami optimistis proyek ini dapat menjadi kebutuhan sekaligus kebanggaan masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk Mutiara menegaskan penguatan kompetensi tenaga medis akan menjadi fokus utama. “Melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi yang baik, cita-cita ini bisa kita wujudkan,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan perencanaan rampung dalam enam bulan sehingga bisa dilanjutkan ke kerja sama yang lebih konkret. “Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berstandar internasional tanpa harus berobat ke luar negeri,” pungkasnya.
