MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi memulai proses pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dhirga Surya Sumatera Utara dengan PT Murni Sadar Tbk, pengelola RS Murni Teguh, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/6/2026).
Kerja sama ini menjadi jawaban atas tingginya angka warga Sumut yang memilih berobat ke luar negeri. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan kelas dunia, pemerintah berharap pasien tak perlu lagi terbang ke Penang atau Singapura untuk mendapatkan layanan medis setara.
Kesepakatan Awal Enam Bulan, Target Peta Jalan Konkret
MoU ini berlaku selama enam bulan ke depan. Dalam rentang waktu tersebut, kedua pihak wajib menyusun peta jalan yang jelas sebelum naik ke level Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menegaskan komitmen awal ini harus segera ditindaklanjuti. “Ini adalah komitmen awal bersama. Dalam waktu enam bulan harus disusun peta jalan yang jelas agar kerja sama ini dapat segera diwujudkan secara konkret,” ujarnya.
Dua Pilar Swasta yang Digandeng Pemprov
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Dhirga Surya Sumatera Utara, Ari Wibowo, bersama Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk, Mutiara. Keduanya hadir di Ruang Rapat 7, Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy.
PT Dhirga Surya merupakan entitas yang bergerak di sektor investasi dan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Sementara PT Murni Sadar Tbk sudah lama malang melintang di industri rumah sakit swasta nasional melalui jaringan RS Murni Teguh.
Mengapa Pemprov Sumut Butuh RS Kelas Dunia?
Selama bertahun-tahun, warga Sumut kelas menengah ke atas kerap memilih berobat ke rumah sakit di Malaysia, seperti Penang dan Kuala Lumpur. Alasan utamanya: kualitas layanan dan teknologi medis yang dianggap lebih maju. Tak hanya menguras devisa negara, fenomena ini juga menunjukkan celah besar dalam sistem kesehatan daerah.
Pembangunan RS bertaraf internasional ini diharapkan bisa menutup celah tersebut. Dengan standar global, warga Sumut tak perlu lagi keluar negeri untuk mendapatkan penanganan penyakit kompleks seperti kanker, jantung, atau bedah saraf.
Tahapan Selanjutnya: Dari MoU ke PKS
Setelah enam bulan masa persiapan, MoU ini akan dievaluasi. Jika peta jalan dinilai matang, kedua pihak akan menandatangani PKS yang mengikat secara hukum dan finansial. Belum ada angka investasi yang disebutkan dalam kesepahaman awal ini.
Namun, proyek rumah sakit kelas dunia biasanya membutuhkan investasi ratusan miliar hingga triliunan rupiah, tergantung skala dan teknologi yang dihadirkan. Publik Sumut kini menunggu realisasi dari komitmen yang baru sebatas kertas ini.
