SUMATERA UTARA — Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan dua perusahaan dengan inisial J dan S itu tengah dalam tahap diskusi awal untuk merelokasi kegiatan produksi. Keputusan ini disebut dipicu oleh strategi perusahaan induk di Jepang yang ingin meningkatkan efisiensi di kawasan Asia Tenggara serta fokus pada pengembangan kendaraan listrik.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik," ujar Said Iqbal di Jakarta pada Minggu (21/6/2026).
Ribuan Pekerja Terancam dan Langkah KSPI
Menurut Said, perubahan haluan industri otomotif global menjadi pemicu utama. Perusahaan induk di Jepang dinilai lebih memilih Vietnam sebagai basis produksi yang lebih produktif dan kompetitif untuk kendaraan listrik.
"Jadi prinsipalnya di Jepang akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," ujarnya.
KSPI menilai kondisi ini darurat bagi industri komponen nasional. Sebagai respons, Said Iqbal telah menginstruksikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk membuka dialog dengan manajemen kedua perusahaan di Jawa Timur itu.
Langkah berikutnya, KSPI berencana melaporkan temuan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya mencari solusi agar daya saing industri dalam negeri tetap terjaga dan nasib ribuan buruh tidak dikorbankan.
Daya Saing Industri Nasional Dipertanyakan
Kasus ini menyoroti lemahnya daya tarik Indonesia bagi investasi kendaraan listrik jika dibandingkan dengan Vietnam. Kebijakan insentif dan kesiapan infrastruktur di negara tetangga itu dinilai lebih agresif dalam menarik pabrikan global.
Belum ada keterangan resmi dari manajemen kedua pabrik yang disebutkan KSPI. Namun, kekhawatiran akan gelombang PHK sektor otomotif kian nyata di tengah transformasi teknologi yang berlangsung cepat.
Pemerintah diharapkan segera mengambil sikap. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, bukan tidak mungkin ancaman relokasi akan menyusul ke pabrik-pabrik lain di Tanah Air.
