MEDAN — Momentum pertemuan 514 kepala daerah di Sumatera Utara menjadi panggung refleksi atas apa yang disebut sebagai tragedi ekonomi daerah. Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam APEKSI dan APKASI tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menyuarakan jeratan fiskal yang membuat banyak pemda kesulitan menggaji pegawai, apalagi membangun.
Fakta di Balik Rakernas: Daerah Kaya Tapi Tercekik
Sumatera Utara, yang menjadi tuan rumah, disebut sebagai himpunan negara-negara kaya yang kehilangan arah. Kekayaan alam seperti perkebunan, pertambangan, dan energi berlimpah, namun ironi terjadi di tingkat fiskal. Bupati Siak Afni Zulkifli dalam video rapat bersama Kementerian Keuangan yang viral memaparkan kondisi negerinya yang kaya minyak tapi fiskal sangat sulit.
Pemerintah pusat menahan dana Transfer ke Daerah (TKD) Siak untuk anggaran 2026 sebesar Rp 500 miliar. Hak Kabupaten Siak untuk tahun 2023 dan 2024 juga belum dibayarkan. Lebih parah lagi, Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2025 memangkas DBH menjadi 50 persen.
Gaji PPPK Tak Terbayar, Daerah Minta Haknya Dikembalikan
Ketidakmampuan daerah membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi isu lain yang mengemuka. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam rapat di Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu menyatakan tidak meminta pusat membayar gaji PPPK, melainkan meminta DBH Maluku Utara dikembalikan agar mereka bisa menggaji sendiri.
“Ini fakta bahwa wacana otonomi daerah yang mengalir deras pasca reformasi 1998 kini terkesan kembali ke titik terendahnya,” tulis artikel di rmolsumut.id. Prof Ryaas Rasyid disebut menilai Jakarta seperti tidak ikhlas melepas kewenangan serta sumber-sumber keuangan daerah.
Faisal Basri: Butuh Perekat Baru, Dorong Federalisme
Dalam percakapan yang dikenang penulis, almarhum ekonom Faisal Basri menyatakan perlunya otonomi keuangan daerah. Ia menegaskan keadilan harus ditegakkan dengan mengembalikan hasil bumi daerah kepada daerah asalnya. “Di sinilah urgensi Republik Indonesia membutuhkan sebuah perekat baru,” bilang almarhum.
Impian menuju Indonesia yang lebih baik disebut butuh kesabaran dan perjuangan panjang. Distribusi ekonomi yang tidak adil—dimana Presiden Prabowo sendiri pernah mengatakan 60 persen uang beredar di Jakarta—menjadi akar tragedi psikologis-ekonomis yang tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, tapi di banyak daerah lain.
