TAPANULI UTARA — Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengikuti rapat evaluasi penanganan pascabencana secara virtual dari kawasan Hunian Tetap (Huntap) Kecamatan Adiankoting, Senin (6/7/2026). Rapat yang dipimpin langsung Kepala BNPB itu diikuti sejumlah daerah terdampak untuk membahas progres penyediaan hunian bagi warga.
40 KK Masih di Huntara, Statusnya Ingin Ditetapkan Jadi Huntap
Bupati memaparkan bahwa hingga saat ini masih ada 40 kepala keluarga yang menempati Hunian Sementara (Huntara). Pemerintah daerah mengusulkan agar kawasan tersebut resmi ditetapkan sebagai Hunian Tetap (Huntap) lantaran seluruh penghuni menyatakan bersedia menetap di lokasi tersebut.
Anggaran Bantuan Rumah Rusak Terserap Hampir Rp1,6 Miliar
Realisasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak untuk kategori rusak sedang dan berat telah mencapai sekitar Rp1,6 miliar atau 89 persen dari alokasi Rp1,8 miliar. Menyusul terbitnya regulasi baru soal penanganan rumah rusak ringan akibat banjir, Pemkab Taput kembali melakukan pendataan untuk mengajukan usulan bantuan bagi warga yang memenuhi kriteria.
Lahan Relokasi Terkendala Zona Merah, Pemkab Minta Arahan BNPB
Bupati menyampaikan masih ada sejumlah rumah yang direncanakan dibangun melalui bantuan Kang Dedi Mulyadi (KDM). Namun pembangunan belum bisa direalisasikan karena lahan milik penerima bantuan berada di kawasan zona merah yang tidak diperbolehkan untuk dibangun kembali.
"Kami mengharapkan arahan dan dukungan dari BNPB terkait mekanisme pengadaan lahan relokasi yang dapat diserahkan kepada masyarakat terdampak," ujar Bupati dalam rapat tersebut. Ia mengakui kemampuan keuangan daerah terbatas untuk memenuhi kebutuhan pengadaan lahan secara mandiri.
97 Unit Huntap Mandiri Belum Terealisasi, Bantuan Rp60 Juta per KK
Bupati juga melaporkan masih ada sekitar 97 unit Hunian Tetap (Huntap) mandiri yang belum terealisasi dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per kepala keluarga. Selain itu, Pemkab Taput berharap usulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk tiga bulan terakhir bisa kembali diproses guna membantu warga selama masa transisi menuju hunian tetap.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya mempercepat penyelesaian penanganan pascabencana melalui sinergi dengan BNPB dan pemerintah pusat. Targetnya, seluruh masyarakat terdampak bisa segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.
