SUMATERA UTARA — Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai Jampidsus, disebut sebagai bagian dari pengembangan perkara.
“Ya nanti dalam proses ini, karena secara teknis maupun materi masih berlangsung, tim masih terus bergerak. Nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan mengenai kapan akan dilakukan pemanggilan, termasuk perkembangan perkara yang sedang ditangani,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (11/7/2026).
Kasus di Tiga BUMN Besar
Kasus dugaan korupsi ini mencakup tiga BUMN dengan sektor yang berbeda. PT PLN (Persero) bergerak di bidang kelistrikan, PT Asabri (Persero) mengelola dana pensiun dan asuransi sosial TNI/Polri, sementara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) merupakan perusahaan baja pelat merah.
Ketiganya diusut dalam skema joint investigation oleh Polda Metro Jaya. Meski penyidik telah memeriksa lebih dari satu lusin saksi, Budi menegaskan bahwa belum ada keputusan soal penetapan tersangka.
Mengapa Febrie Diperiksa?
Febrie Adriansyah sebelumnya menjabat sebagai Jampidsus Kejagung, posisi yang membawahi penyidikan perkara korupsi besar. Keterlibatannya dalam kasus ini diduga terkait dengan kebijakan atau keputusan yang diambilnya saat masih menjabat.
Polda Metro belum merinci materi pemeriksaan yang akan digali dari Febrie. Namun, sumber menyebut bahwa keterangannya diperlukan untuk mengungkap aliran dana dan pola korupsi di tiga perusahaan negara tersebut.
Belum Ada Tersangka, Kasus Terus Dikembangkan
Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih fokus pada pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi. Tidak ada target waktu kapan kasus ini akan naik ke tahap penetapan tersangka.
“Tim masih terus bergerak,” kata Budi menegaskan.
Kasus dugaan korupsi di BUMN, khususnya yang melibatkan perusahaan sebesar PLN dan Krakatau Steel, kerap menjadi sorotan publik. Pasalnya, kerugian negara yang ditimbulkan bisa mencapai triliunan rupiah dan berdampak langsung pada keuangan negara serta pelayanan publik.
