MEDAN — Pemerintah pusat mengembalikan tambahan TKD senilai total Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang dilanda bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah itu, Sumatera Utara kebagian alokasi terbesar, mencapai lebih dari Rp6 triliun.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman turut hadir dalam rakor yang dipimpin langsung Gubernur Bobby Nasution. Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni, Wagub Sumut Surya, serta para kepala daerah se-Sumut.
Prioritas Penggunaan: Infrastruktur hingga Bansos
Bobby menekankan tambahan anggaran ini merupakan amanah Presiden yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana. Ia merinci dana tersebut diprioritaskan untuk tiga hal utama: pembangunan infrastruktur, program nonfisik, dan bantuan sosial.
“Dana ini harus dipakai untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, bukan untuk kegiatan lain di luar itu,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Serapan Belum Optimal, Gubernur Usul Skema Khusus
Meski anggaran sudah turun, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD di Sumatera Utara belum maksimal. Menurutnya, proses perencanaan dan pengadaan untuk proyek fisik memakan waktu, sehingga dana yang sudah tersedia belum bisa segera dibelanjakan.
Untuk mengatasi hambatan itu, ia mengusulkan penerapan mekanisme design and build. Skema ini memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi berjalan simultan, bukan bertahap seperti biasanya.
Dampak Bencana Tekan PAD, Pemprov Minta Alokasi 2027 Dipertahankan
Di akhir rapat, Bobby menyoroti bahwa bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menekan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mempertahankan besaran TKD tambahan bagi daerah terdampak di Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027.
“Kalau pemulihan belum tuntas, jangan sampai alokasi ini dipotong. Kami butuh kepastian agar proses pemulihan bisa berjalan optimal,” kata menantu Presiden RI ke-7 itu.
