PADANGSIDIMPUAN — Pemerintah memastikan akselerasi pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatera Utara. Target awal proyek yang semestinya dimulai tahun depan berhasil dimajukan setelah adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan mitra swasta.
Letjen TNI Richard Tampubolon bersama rombongan yang terdiri dari Deputi IV Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, BNPB, serta unsur TNI, memulai kunjungan dari Helipad Yonif 123/Rajawali. Agenda pertama adalah peletakan batu pertama huntap di Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
Lahan 27 Hektare untuk 1.133 Unit Rumah
Kawasan huntap di Padangsidimpuan dirancang di atas lahan seluas sekitar 27 hektare. Rinciannya, 15 hektare untuk kawasan perumahan, 7,5 hektare untuk fasilitas umum dan jaringan jalan, serta 4,5 hektare sebagai ruang terbuka hijau. Berdasarkan rencana induk, kawasan ini mampu menampung 1.133 unit rumah.
“Semula proyek dijadwalkan dimulai pada 2027, namun berhasil dipercepat menjadi 2026 atas dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Richard dalam keterangannya.
Pada tahap awal tahun ini, sebanyak 200 unit rumah akan dibangun. Seratus unit didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sementara 100 unit lainnya melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Pembangunan Huntap di Tapanuli Selatan Sudah Masuk Tahap Konstruksi
Usai meninjau Padangsidimpuan, rombongan bergerak ke Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di lokasi ini, Satgas PRR meninjau kawasan hunian sementara dan lokasi pembangunan huntap di Desa Hapesong. Rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada 214 kepala keluarga calon penghuni.
Kawasan huntap di Hapesong akan dibangun di atas lahan sekitar lima hektare dengan kapasitas 227 unit rumah. Pembangunan dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai mitra pemerintah. Berdasarkan hasil peninjauan, proses pematangan lahan Blok A telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi, sementara Blok C masih dalam proses penyelesaian.
Richard menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan agar setiap rumah memenuhi standar keamanan, kenyamanan, serta ketahanan terhadap potensi bencana.
Bukan Sekadar Tempat Tinggal, Pemerintah Dorong Kemandirian Ekonomi
Selain pembangunan fisik, Satgas PRR juga mendorong pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut mencakup penyediaan sarana prasarana, pengembangan ekonomi, peningkatan keterampilan, hingga penciptaan lapangan usaha.
“Kawasan huntap di Hapesong diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga berkembang menjadi permukiman yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Richard.
Rombongan juga meninjau Jembatan Garoga yang masuk dalam program rehabilitasi infrastruktur pascabencana di wilayah Tapanuli Selatan.
