MEDAN — Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi, menilai langkah normalisasi distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah sudah menunjukkan hasil positif. Ia mengapresiasi upaya yang disebutkan rampung dalam waktu dua hari tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan ini tidak bersifat sementara.
"Saya mengapresiasi dengan adanya pemberitahuan di kanal Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi persoalan dalam jangka waktu dua hari," katanya, Jumat (17/7/2026).
Keterlibatan TNI-Polri Dinilai Kunci Stabilitas
Rafriandi menilai keterlibatan TNI dan Polri dalam membantu penyaluran BBM di SPBU merupakan langkah strategis. Menurutnya, kehadiran aparat tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat saat mengantre.
"Dengan dilibatkannya TNI dan Polri dalam membantu penyaluran BBM di SPBU, hal tersebut menunjukkan langkah positif untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam pengisian BBM," ujarnya.
Antrean BBM Ganggu Rantai Ekonomi dari Hulu ke Hilir
Menurut Rafriandi, dampak antrean panjang tidak hanya dirasakan pengendara. Aktivitas pengantaran barang hingga perkantoran ikut terganggu ketika waktu habis di SPBU.
"Jadi bukan satu dua persoalan yang muncul. Dari hulu ke hilir akan muncul persoalan," ungkapnya.
Ia menegaskan kepastian stok dan kelancaran distribusi menjadi syarat mutlak agar ekonomi masyarakat tetap berjalan. "Kita berharap antrean BBM yang mengular tidak lagi terulang, karena berada dalam kondisi ekonomi yang serba sulit," tambahnya.
Pertashop di Kampung Jadi Solusi Antrean Mengular
Rafriandi mendorong Pertamina memperluas distribusi BBM ke pertashop di kampung-kampung. Menurutnya, semakin banyak titik penyaluran, semakin kecil kemungkinan antrean mengular di satu SPBU.
"Ketika stok mau sampai, harus di distribusikan juga ke pertashop yang ada di kampung-kampung. Sehingga antrean itu tidak mengular di satu SPBU. Masyarakat juga bisa mengisi BBM ke pertashop tersebut," katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dijamin keamanan dan kelayakannya oleh Pertamina. "Makin banyak penyebaran pertashop, maka tingkat antrean makin rendah. Artinya pemerintah dan Pertamina harus memiliki kebijakan yang luwes," ungkapnya.
Transparansi Informasi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Pengamat UISU itu juga menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi informasi dari pemerintah dan Pertamina kepada publik. Kebijakan yang mendadak dinilai hanya akan memperburuk situasi.
"Pemerintah dan pihak terkait harus jujur dan transparansi terkait informasi yang akan disampaikan ke publik dan kita mengapresiasi terkait normalisasi distribusi BBM yang telah dilakukan," pungkasnya.
