SUMATERA UTARA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuding ada mafia yang memanfaatkan kelangkaan beras premium di ritel, padahal stok beras nasional disebut melimpah. Ia meminta kondisi itu ditelusuri dan mengancam mencabut izin hingga memproses hukum pelaku yang terbukti bermain.
Kelangkaan beras premium di sejumlah ritel membuat Kementerian Pertanian angkat bicara. Amran menilai kondisi itu tak semestinya terjadi karena ketersediaan beras nasional berada dalam jumlah besar. Pemerintah, katanya, akan menelusuri penyebab kekosongan pasokan di tingkat pengecer.
"Gimana sih, (kok) langka beras? Memangnya tidak ada beras (di ritel)?" kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9).
Harga di Pasar Tradisional Justru Lebih Murah
Amran membandingkan kondisi di pasar tradisional yang menurutnya menunjukkan harga beras cenderung lebih murah. Karena itu, ia menilai kekosongan beras premium di ritel perlu ditelusuri, terutama ketika stok nasional tersedia dalam jumlah besar.
"Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama," ujarnya.
Kaitan dengan Dugaan Penyimpangan Tata Niaga Beras
Mentan mengaitkan persoalan ini dengan praktik curang dalam tata niaga beras yang sebelumnya ditemukan pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Ia menyebut ada pihak yang mengambil hak rakyat lewat praktik tersebut.
"Lah, sebut saja besar-besar di media, ada mafia yang membuat persoalan ini menjadi ribut. Tahu tidak, Rp89 triliun itu diambil dari hak rakyat. Itu penipuan, karena yang diambil adalah hak rakyat. Benar, kan?" tegasnya.
Amran juga mencontohkan perbedaan harga yang sangat besar antara perhitungan semestinya dan harga jual produk tertentu. Produk yang menurut hitungannya seharusnya di kisaran Rp13 ribu per kilogram, kata dia, dijual hingga Rp57 ribu.
"Bayangkan, harganya Rp13 ribu, dijual Rp57 ribu. Adil tidak itu?" ujarnya.
Tiga Langkah yang Disiapkan Pemerintah
Amran memastikan pemerintah menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, ada tiga langkah yang bisa dilakukan, yakni moratorium, pencabutan izin, dan proses hukum.
"Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum," tegas Amran.
Ia menilai melimpahnya stok beras nasional semestinya menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat. Kelangkaan di tingkat ritel, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk memainkan harga maupun pasokan.
"Enggak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin," ujarnya.
Pembenahan Tata Kelola Perdagangan Beras
Pemerintah, kata Amran, akan terus membenahi tata kelola perdagangan beras, memastikan distribusi berjalan, serta menindak praktik yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku yang bermain di komoditas pangan utama ini.
"Tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan," tegas Amran.
Pernyataan Mentan muncul di tengah keluhan sejumlah konsumen yang kesulitan menemukan beras premium di gerai ritel modern. Pemerintah belum merinci kapan hasil penelusuran kelangkaan itu akan diumumkan.
