TEBING TINGGI — Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menanggapi seluruh pandangan umum fraksi dengan menyatakan apresiasi atas saran, pendapat, dan masukan yang konstruktif dari DPRD. Ia berharap pembahasan detail terkait poin-poin masukan tersebut dilanjutkan secara komprehensif pada Rapat Gabungan Komisi bersama Kepala Daerah.
Mekanisme itu, menurut Wali Kota, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kepala daerah sebagai mitra sejajar unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
"Hal ini bertujuan menghasilkan kebijakan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan seluruh komponen masyarakat yang akan tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Wali Kota.
Fraksi Keadilan Persatuan Pembangunan Soroti Penurunan PAD
Fraksi Keadilan Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Erniwati, menyoroti penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini meminta kejelasan target output dan outcome pada setiap penambahan anggaran belanja.
Erniwati juga mempertanyakan gambaran penyertaan modal BUMD, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2025, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Golkar Dorong MoU Kampus dan Penanganan HIV/AIDS
Fraksi Golkar melalui Sri Wahyuni mempertanyakan strategi konkret SKPD pengelola PAD dalam mengejar target di sisa akhir tahun. Golkar mendorong perluasan kerja sama (MoU) Pemko Tebing Tinggi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sumatera Utara.
Kerja sama itu diusulkan untuk pemberian jalur khusus atau potongan UKT bagi mahasiswa lokal. Fraksi ini juga meminta penguatan langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Demokrat Tekankan Efektivitas dan Akuntabilitas Belanja
Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia yang diwakili Martin Machieveli Hutahaean menekankan agar setiap penambahan anggaran dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penambahan anggaran harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan agar perubahan anggaran tidak sekadar menjadi perubahan angka-angka. Fraksi Demokrat mendorong optimalisasi penyerapan anggaran guna menekan SiLPA 2026.
Nasdem Minta Dana Transfer Rp107 Miliar Dioptimalkan
Dari Fraksi Nasdem, Abdul Rahman meminta penyerapan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp107 miliar dioptimalkan sesuai peruntukan. Fraksi ini juga mendesak percepatan sertifikasi jalan lingkungan yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur.
PDIP Soroti Belanja Barang Rp38 Miliar dan Wacana BUMD Baru
Fraksi PDIP melalui Hiras Gumanti Tampubolon mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Fraksi ini menyoroti kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp38 miliar serta rasionalisasi bansos menjadi Rp400 juta.
PDIP juga menyoroti wacana pembentukan BUMD Agrobisnis dan Perikanan Terpadu berbasis pendidikan vokasi. Selain itu, ada usulan BUMD pasar modern, pusat kuliner, dan destinasi wisata kuliner terpadu.
Gerindra Ingatkan Risiko Ketergantungan Transfer Pusat
Fraksi Gerindra melalui Indra Gunawan mengingatkan risiko penurunan PAD di tengah membengkaknya belanja. Fraksi ini menyoroti tingginya ketergantungan daerah pada transfer pusat.
Paripurna tersebut turut dihadiri Wakapolres Kompol M. Haris Sihite, perwakilan Danramil 15, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Siti Marsita, jajaran Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kabag di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.
