SUMATERA UTARA — Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir memastikan pelepasan kepemilikan sahamnya di PT Supra Sekuritas Indonesia sudah berjalan sejak 1 Juni 2026, atau lebih dari empat bulan sebelum OJK menjatuhkan sanksi Rp2,1 triliun pada 16 Oktober 2026. Langkah itu disebut bagian dari evaluasi portofolio pribadi agar tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan jabatannya di sovereign fund. Publik pun mendapat gambaran utuh soal duduk perkara kepemilikan yang sempat diberitakan Bloomberg.
Paragraf pembuka: Penjelasan itu disampaikan Pandu melalui keterangan tertulis sebagai pelengkap pernyataannya sebelumnya. Ia menegaskan ingin memberikan informasi setransparan mungkin soal kepemilikan saham yang disorot setelah Bloomberg memberitakan lebih dulu. Kepemilikan di Supra Sekuritas sendiri sudah ada sejak 2023, jauh sebelum ia bergabung dengan Danantara Indonesia.
Duduk Perkara Kepemilikan Saham
Pandu menjelaskan, selama puluhan tahun berkarier di dunia investasi, ia berinvestasi di banyak perusahaan. Di sebagian besar perusahaan itu, posisinya hanya pemegang saham minoritas dan pasif. Hal serupa berlaku di Supra Sekuritas.
"Kepemilikan tersebut pun tidak secara langsung, dan saya sama sekali tidak memiliki kontrol atas operasional perusahaan tersebut," tegas Pandu.
Ia juga memastikan tidak pernah menjabat sebagai direksi, komisaris, maupun bagian manajemen Supra. Bloomberg, yang lebih dulu memberitakan kepemilikan ini, mencatat tidak ada indikasi Pandu memperoleh keuntungan dari investasi tersebut atau mengetahui aktivitas perdagangan saham DSSA oleh Supra.
Evaluasi Portofolio Sejak Juni 2026
Sejak mengemban tanggung jawab di Danantara Indonesia, Pandu mengaku mengevaluasi portofolio investasi pribadinya secara berkala. Evaluasi itu mencakup proses pelepasan kepemilikannya di Supra Sekuritas yang telah berjalan sejak 1 Juni 2026.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan setiap investasi tetap sejalan dengan prinsip tata kelola dan tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan.
"Secara berkala, baik sebelum maupun setelah bergabung dengan Danantara Indonesia, saya terus mengevaluasi portofolio investasi saya untuk memastikan setiap investasi sejalan dengan prinsip tata kelola dan tidak menimbulkan benturan kepentingan," ujar Pandu.
Ia menambahkan, dalam dua tahun terakhir fokus utamanya adalah membangun Danantara Indonesia menjadi sovereign fund berkelas dunia lewat talenta terbaik dan kepercayaan investor. Pandu juga memastikan Danantara Indonesia tidak pernah bekerja sama ataupun bertransaksi dengan Supra Sekuritas.
Sanksi OJK dan Reformasi Pasar Modal
OJK menjatuhkan sanksi senilai total Rp2,1 triliun terkait saham DSSA, BREN, dan CUAN. Sanksi itu muncul di tengah upaya Indonesia memperkuat tata kelola pasar modal menyusul peringatan MSCI.
Sebagai salah satu pendukung reformasi pasar modal, Pandu menyatakan dukungan penuh agar proses yang dijalankan OJK berjalan tuntas. Menurutnya, aturan perlu ditegakkan dan sanksi diberikan tanpa pandang bulu.
"Aturan perlu ditegakkan dan sanksi perlu diberikan tanpa pandang bulu. Pasar modal yang bersih hanya bisa terwujud jika semua pihak berani mengambil sikap tegas dan disiplin," ucap Pandu.
Prinsip yang sama, kata dia, ia terapkan di Danantara. Untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, Pandu menanamkan prinsip tata kelola dan integritas di setiap keputusan investasi di Danantara.
Penutup: Urusan kepemilikan pribadi dan jabatan publik memang rawan ditafsirkan. Dengan menyebut tanggal pelepasan yang lebih awal dari sanksi OJK, Pandu berupaya menutup celah dugaan benturan kepentingan sekaligus menjaga kredibilitas Danantara di mata investor asing yang sedang mencermati reformasi pasar modal Indonesia.
