PADANG LAWAS UTARA — Jajaran Forkopimda Kabupaten Padang Lawas Utara bersama perwakilan BPN Tapanuli Selatan menemui warga di tenda biru perjuangan. Pertemuan itu dihadiri unsur kepolisian, perwakilan bupati, anggota DPRD Paluta, serta pihak BPN.
Dalam forum tersebut, BPN menegaskan tidak pernah membuat patok tapal batas di seluruh areal perusahaan. Alasannya, PT Tindoan Bujing dinilai belum mengantongi Hak Guna Usaha.
Sejarah 185 Tahun dan 35 Tahun Kehadiran Perusahaan
Perwakilan warga dan keturunan raja setempat, Alamsah Rambe dan Tamren Siregar, membeberkan sejarah kampung halaman mereka yang telah berusia 185 tahun. Keduanya juga merupakan penasehat hukum masyarakat.
Menurut mereka, keberadaan PT Tindoan Bujing selama 35 tahun di desa tersebut membawa dampak buruk bagi warga. Perusahaan dituding merampas tanah ulayat tanpa ganti rugi, merusak lingkungan, melakukan intimidasi, hingga memenjarakan warga.
Breen Saragih, Tim Penasehat Hukum sekaligus Koordinator Perjuangan, menguraikan duduk perkara dan penderitaan masyarakat di hadapan para pemangku kepentingan. Ia meminta penegasan kepada seluruh warga yang hadir dari tiga desa beserta para raja adat.
DPRD Soroti Fasilitas Negara di Dalam Areal Perusahaan
Anggota DPRD Paluta, Madnalim Pakpahan, hadir mewakili Ketua DPRD. Ia mengungkapkan banyak fasilitas negara seperti jalan dan bendungan dibangun menggunakan uang swadaya rakyat serta anggaran negara.
Kini fasilitas tersebut justru masuk ke dalam areal penguasaan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Paluta yang diwakili Asisten II dan Kesbangpol menyatakan mengetahui persoalan ini sejak dahulu.
Pemkab Paluta dengan tegas menyatakan tanah ulayat tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat. Sementara pihak manajemen PT Tindoan Bujing yang dihadiri General Manager dan Asisten Kepala bungkam tanpa memberikan tanggapan selama pertemuan.
Pesan Kapolres: Jaga Ketertiban, Hindari Tindakan Anarkis
Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono menyampaikan salam hangat kepada masyarakat. Ia berpesan agar warga tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi.
Kapolres juga meminta warga menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri. Pesan itu disampaikan di tengah antusiasme massa yang memenuhi tenda perjuangan.
Pertemuan ditutup dengan aksi simbolis. Massa serentak meneriakkan kata "Sepakat!" agar tanah ulayat mereka segera dikembalikan, disusul ketukan palu simbolis dan pekikan "Merdeka!".
