SUMATERA UTARA — Raffi Ahmad menyatakan siap diperiksa inspektorat, BPKP, maupun BPK terkait kerja sama jasa influencer PT Rans Animasi Indonesia dengan dua kementerian senilai Rp14,69 miliar. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu menyampaikan sikapnya lewat video Instagram pada Senin (16/11), sekaligus mengumumkan alokasi Rp15 miliar untuk korban bencana Aceh.
Pernyataan Raffi muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kerja sama perusahaan miliknya dengan dua kementerian. Nilai kontrak yang disorot mencapai Rp14,69 miliar. Raffi menegaskan tidak akan menghindari proses pemeriksaan.
Buka Suara soal Pemeriksaan
Melalui akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad, Raffi menyatakan pihaknya terbuka terhadap audit sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Jika ditemukan kekurangan dalam prosedur, ia berjanji menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
"Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujar Raffi, dikutip Senin (16/11).
Rp15 Miliar untuk Korban Bencana Aceh
Bersamaan dengan itu, Raffi mengumumkan komitmen dana Rp15 miliar bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas -1. Dana disebut berasal dari uang pribadinya dan honor ketiga rekannya.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini," katanya.
Penyaluran difokuskan ke Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Rencana penggunaannya mencakup pembangunan bendungan, penyediaan logistik, dan kebutuhan masyarakat terdampak. Raffi tidak menutup kemungkinan bantuan diperluas ke daerah lain.
Beda Waktu Kerja Sama Dua Kementerian
Raffi menjelaskan perbedaan waktu pelaksanaan kerja sama dengan kedua kementerian. Kontrak dengan kementerian bidang pendidikan berjalan pada 2024, sebelum ia menjabat utusan khusus presiden. Sementara kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berlangsung saat ia sudah menduduki jabatan tersebut.
Ia juga mengaku telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024. Konsultasi membahas kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk endorsement dan kerja sama komersial.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ungkap dia.
Meski begitu, Raffi mengakui ada tanggung jawab etika dan kepatutan yang melekat pada jabatannya. Ia berjanji lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional maupun tugas sebagai pejabat.
Permintaan Maaf dan Janji Konsistensi
Raffi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Ia juga berterima kasih atas kritik dan masukan yang masuk.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ucap dia.
Menurut Raffi, kepercayaan publik tidak cukup dijaga lewat kata-kata atau permintaan maaf. Ia menyebut kepercayaan harus dibangun melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," ujar Raffi menegaskan.
Kasus ini menambah daftar sorotan publik terhadap pejabat yang masih menjalankan aktivitas komersial. Bagi pelaku bisnis digital, polemik serupa menjadi pengingat soal pentingnya transparansi kontrak influencer, terutama yang melibatkan anggaran kementerian dan perusahaan milik pejabat publik.