Pencarian

Pemkab Nias Selatan Perkuat Pengawasan Dana Desa, Kajari Paparkan Mitigasi Risiko Pidana

Jumat, 20 November 2026 • 11:31:01 WIB
Pemkab Nias Selatan Perkuat Pengawasan Dana Desa, Kajari Paparkan Mitigasi Risiko Pidana
Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Imam Fauzi memaparkan ketentuan hukum tata kelola keuangan desa dalam sosialisasi di Aula Kantor Bupati Nias Selatan.

TELUK DALAM — Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Imam Fauzi memaparkan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa. Pembahasan diarahkan pada pemahaman pengelolaan Dana Desa serta langkah-langkah memitigasi risiko pidana bagi aparatur desa.

Materi hukum menjadi bagian penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Peserta mendapat penjelasan soal pentingnya memperhatikan ketentuan berlaku di setiap proses pengelolaan keuangan desa agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Siapa Saja yang Mengikuti Sosialisasi

Kegiatan di Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Sorake Km. 5, Teluk Dalam, itu diikuti unsur pemerintah desa. Mulai dari kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga kepala urusan (Kaur) keuangan dari masing-masing desa di lingkup Pemkab Nias Selatan.

Para camat turut hadir dalam sosialisasi tersebut. Kehadiran mereka memperkuat koordinasi pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan.

Plh Sekda Minta Aparatur Desa Lengkapi SPJ

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha menutup rangkaian sosialisasi. Ia meminta seluruh peserta memperhatikan materi yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Amsarno menegaskan poin-poin selama sosialisasi perlu menjadi perhatian seluruh aparatur desa. Terutama kepala desa, ketua BPD, dan Kaur keuangan.

Ia juga menyoroti ketertiban administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Menurut arahannya, pemerintah desa tidak hanya perlu memperhatikan aspek hukum pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Karena itu, Amsarno mendorong setiap pemerintah desa segera menyelesaikan dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam arahan penutupan sosialisasi.

Mengapa Pengawasan Dana Desa Diperketat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi perhatian Pemkab Nias Selatan pada 2026. Sosialisasi lanjutan ini menyasar aparatur desa yang memegang peran langsung dalam pengelolaan keuangan.

Melalui pemaparan aspek hukum, peserta mendapatkan gambaran mengenai risiko yang muncul bila ketentuan tidak dipatuhi. Pemerintah desa diminta memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Follow kabarsumut.co.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sinata.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks