SUMATERA UTARA — Sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengundurkan diri karena lokasi penempatan dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga. Ombudsman RI menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara merespons persoalan itu dengan mekanisme relokasi berbasis jarak domisili.
Anggota Ombudsman Radian Syam mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menelusuri gelombang pengunduran diri tersebut. Dari penelusuran itu, alasan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian lokasi penempatan dengan domisili para manajer.
"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Karena, memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11), dikutip dari DetikFinance.
Relokasi Berbasis Jarak Domisili Jadi Jalan Keluar
Agrinas, menurut Radian, tidak tinggal diam. Perusahaan pelaksana program KDMP itu menerapkan mekanisme relokasi penempatan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal manajer.
Ombudsman menilai kebijakan relokasi sebagai langkah perbaikan agar persoalan penempatan tidak menghambat operasional koperasi. Radian tetap mendorong agar KDMP segera berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDMP ini berjalan sesuai dengan aturan," ujarnya.
Klinik Pratama Dipertanyakan soal Tumpang Tindih dengan Puskesmas
Persoalan lain yang mencuat adalah rencana pembentukan klinik pratama di KDMP. Kekhawatirannya, layanan itu tumpang tindih dengan puskesmas setempat.
Menurut Radian, pembentukan klinik tetap bisa dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum jelas dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Ia merujuk pada amanat dalam Instruksi Presiden sebagai rujukan.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," jelasnya.
Pengawasan Ombudsman, kata Radian, berfokus pada kepatuhan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Pihaknya memastikan tidak ada penundaan berlarut dalam pelaksanaan program.
"Kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," imbuh Radian.
26.991 Manajer Sudah Teken Kontrak PKWT
Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai manajer KDMP. Dari jumlah itu, 159 orang menolak penawaran dan 1.550 orang terkendala proses administrasi karena melewati batas waktu.
Ribuan calon manajer yang terkendala administrasi kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari menyebut proses offering ulang telah ditutup pada Kamis (15/10) malam.
Apa Artinya bagi Operasional Koperasi Desa
Bagi pengurus dan calon manajer, kepastian lokasi penempatan menjadi syarat praktis sebelum koperasi beroperasi. Relokasi yang mempertimbangkan jarak domisili mengurangi risiko manajer mundur di tengah proses pendampingan warga desa.
Bagi pelaku usaha di tingkat desa, kecepatan KDMP beroperasi menentukan akses mereka ke layanan simpan pinjam, pasokan sembako, hingga layanan kesehatan yang direncanakan lewat klinik pratama. Ombudsman meminta semua pihak menuntaskan persoalan penempatan tanpa menunda pelaksanaan program.