Pencarian

Kejari Tapsel Beri Tenggat 60 Hari ke Kepsek SMKN 2 Batangtoru Usai Akui Jual Aset PTAR Rp 7 Juta

Jumat, 20 November 2026 • 09:01:32 WIB
Kejari Tapsel Beri Tenggat 60 Hari ke Kepsek SMKN 2 Batangtoru Usai Akui Jual Aset PTAR Rp 7 Juta
Kepala SMKN 2 Batangtoru mengakui penjualan sebagian aset praktik siswa senilai Rp 7 juta kepada pengepul barang bekas.

TAPANULI SELATAN — Penyidik Pidana Khusus Kejari Tapsel, M. Tarmizi Siregar, mengungkap bahwa pengakuan penjualan aset hibah itu disampaikan E. Sihombing saat dikonfirmasi awak media di Kantor Kejari Tapsel. Kepala sekolah mengaku menjual sebagian fasilitas praktik siswa kepada penampung barang rongsokan di wilayah Batangtoru.

Nilai transaksi yang diakui mencapai Rp 7 juta. Pihak sekolah berdalih uang hasil penjualan sudah dikembalikan, tetapi penyidik menemukan sejumlah kejanggalan administrasi di balik klaim tersebut.

Apa Saja Bukti yang Belum Diserahkan Pihak Sekolah

Tarmizi merinci tiga dokumen yang masih ditunggu kejaksaan. Pertama, bukti autentik pengembalian uang. Kedua, bukti fisik sisa aset yang tidak terjual. Ketiga, kejelasan rekening tujuan penyetoran dana Rp 7 juta.

Dari tenggat 60 hari yang diberikan, penyidik menyebut masih tersisa masa tunggu 40 hari ke depan. Kejaksaan memilih memberi kelonggaran waktu ketimbang langsung menaikkan status penanganan.

“Kejaksaan memberikan tenggat waktu selama 60 hari dan saat ini masih menyisakan masa tunggu 40 hari ke depan,” kata Tarmizi, Kamis (19/11/2026).

Mengapa Pelapor Belum Dipanggil Kejaksaan

Wartawan mempertanyakan alasan kejaksaan belum memanggil pihak pendumas untuk dimintai klarifikasi. Tarmizi berargumen materi dalam Surat Pengaduan Masyarakat Nomor 003/LSM-ALIANSI PERS/DUMAS/VI/2026 dinilai sudah lengkap.

Atas dasar itu, pemanggilan tambahan terhadap pelapor dianggap belum diperlukan. Kejaksaan memilih fokus pada pelengkapan bukti dari pihak sekolah.

Desakan Copot Kepala SMKN 2 Batangtoru Menguat

Perpindahan aset praktik siswa ke pengepul barang bekas memicu sorotan pemerhati pendidikan di Sumatera Utara. Pemindahtanganan barang inventaris sekolah tanpa prosedur penghapusan aset yang sah dinilai mencederai tata kelola dan integritas lembaga pendidikan.

Desakan administratif kini mengarah ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pemerhati pendidikan meminta Kadisdik Sumut mengevaluasi hingga mencopot E. Sihombing demi menjaga marwah institusi dan mengamankan sisa aset sekolah.

Pengembalian Uang Tidak Otomatis Hapus Unsur Pidana

Kalangan pengamat hukum menyoroti kebijakan masa tunggu 40 hari dan ketidakjelasan rekening pengembalian dana. Dalam tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara secara sepihak tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum apabila unsur pidana telah terpenuhi.

Publik kini menanti langkah konkret Kejari Tapsel begitu tenggat berakhir. Transparansi aliran dana pengembalian aset dinilai mutlak dibuka agar penanganan kasus berjalan akuntabel.

Follow kabarsumut.co.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kabarreskrim.net

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks