SUMATERA UTARA — MIND ID mendapat dorongan dari Komisi XII DPR RI untuk memperkuat kendali atas rantai nilai mineral nasional, bukan sekadar menguasai saham mayoritas. Dorongan itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Grup MIND ID di Jakarta, beberapa hari lalu, yang menyoroti pengelolaan sumber daya, hilirisasi, hingga rencana penambahan 12 persen saham Indonesia di Freeport. Jika terealisasi, porsi saham negara di PT Freeport Indonesia naik menjadi 63 persen.
Paragraf pembuka: Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menilai penguasaan mineral oleh negara harus diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri bisa mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menambah penerimaan negara. "Sumber daya alam diolah sendiri, ya kan, menjadi industri, mempunyai nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, mendapatkan penerimaan negara, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat. Ini yang poin kenapa beberapa perusahaan mineral ini bergabung menjadi MIND ID," ujar Gunhar dalam RDP Grup MIND ID bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu, dikutip Jumat (18/9/2026).
Freeport dan Target Saham 63 Persen
Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung rencana penambahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport Indonesia sebesar 12 persen. Jika rampung, total porsi saham negara di perusahaan tambang tembaga dan emas itu menjadi 63 persen.
Rokhmat menekankan proses tersebut harus berjalan transparan dan hati-hati. "Penambahan saham di Freeport ya. Tapi dilakukan secara transparan dan hati-hati, sebanyak 12 persen sehingga total porsi saham jadi 63 persen," ujarnya.
Ia juga mendorong agar penguasaan atas aset mineral ilegal diarahkan kepada MIND ID. Langkah itu dinilai bisa memperbesar aset dan kapasitas perusahaan sekaligus memperkuat pendapatan negara. "Kami punya kepentingan demi Merah Putih, demi pendapatan negara, maka kami ingin MIND ID bersama KESDM bahwa tambang-tambang yang ilegal sebaiknya dikuasai oleh MIND, agar asetnya tambah besar, penguasaan tambah besar, dan perlu permodalan yang besar," tambah Rokhmat.
Makna di Balik Status Mayoritas
Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menegaskan posisi mayoritas Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak boleh berhenti pada angka kepemilikan saham. Menurut dia, status itu adalah mandat untuk mengintegrasikan aset strategis dengan kepentingan bangsa.
"Mayoritas kepemilikan Indonesia di PTFI harus memiliki makna yang lebih luas dari sekadar angka saham. Bagi MIND ID, posisi tersebut merupakan mandat untuk memastikan aset strategis seperti PTFI dapat semakin terintegrasi dengan kepentingan Bangsa, mulai dari pengelolaan sumber daya, hilirisasi, penguasaan rantai pasok, hingga penciptaan nilai tambah di dalam negeri," ujar Selly seusai RDP bersama Komisi XII DPR RI.
Pernyataan itu merespons dorongan agar MIND ID tidak hanya menjadi pemegang saham pasif. Penguasaan mayoritas perlu diikuti kemampuan menjalankan fungsi kepemilikan aktif, mulai dari mengarahkan prioritas strategis, mengawal investasi, mendorong hilirisasi, hingga memastikan pengembangan aset mineral memberi nilai tambah di dalam negeri.
Mengapa Kendali Rantai Nilai Makin Krusial
Peran mineral strategis terus meningkat seiring kebutuhan industri energi, teknologi, infrastruktur, dan sektor masa depan. Indonesia tidak cukup hanya menjaga ketersediaan sumber daya, tetapi juga harus memastikan pengelolaannya memperkuat industri nasional.
Rokhmat menambahkan penguatan MIND ID perlu mencakup tata kelola, teknologi, dan permodalan. "Tadi, salah satunya penguasaannya diperbesar, tata kelolanya diperbesar, teknologi, jika perlu permodalannya ditambahin lagi," sebutnya.
Sebagai strategic active holding, MIND ID memegang peran mengarahkan prioritas strategis dan mengawal investasi di sektor mineral. Posisi itu membuat kepemilikan mayoritas tidak lagi sekadar transaksi saham, melainkan kemampuan menentukan arah pengelolaan dan memperbesar manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Penutup: Bagi pasar dan pelaku industri, arah pembahasan di Komisi XII memberi sinyal bahwa negara ingin memperbesar porsi kendali di aset mineral strategis, termasuk Freeport. Ujiannya ada pada eksekusi: seberapa cepat penambahan saham 12 persen rampung, dan seberapa nyata hilirisasi serta nilai tambah yang mengalir ke dalam negeri.
