MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini memfokuskan perhatian pada mutu layanan medis setelah berhasil mencapai target Universal Health Coverage (UHC) dalam waktu singkat. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa kemudahan akses kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah yang tidak boleh terhambat oleh birokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran direksi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perluasan kepesertaan dengan ketersediaan layanan yang mumpuni di fasilitas kesehatan mitra BPJS.
Bobby mengungkapkan kegelisahannya terkait laporan masyarakat yang masih mengalami kesulitan saat hendak berobat. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan mencakup pembatasan jenis layanan berdasarkan diagnosis penyakit tertentu hingga penolakan pasien oleh pihak rumah sakit.
Kondisi ini dinilai berlawanan dengan semangat Program Berobat Gratis (Probis) yang sedang digencarkan Pemprov Sumut. Melalui program ini, masyarakat seharusnya mendapatkan kepastian layanan tanpa prosedur yang berbelit-belit.
“Masih ada masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu Probis menjadi program utama, apalagi capaian UHC di Sumut dapat diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan. Masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan,” ujar Bobby.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa.
Selain soal layanan teknis, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran kesehatan. Sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah dianggap sebagai kunci agar kualitas layanan di puskesmas maupun rumah sakit tetap terjaga secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini mengandalkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Probis sebagai instrumen utama peningkatan derajat kesehatan warga. Bobby berharap dukungan lintas sektor, terutama dari BPJS Kesehatan, dapat terus diperkuat guna mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang terbatas.
“Kami mengapresiasi dukungan semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya BPJS Kesehatan, karena ini merupakan urusan wajib pemerintah kepada masyarakat,” tuturnya.
Efektivitas anggaran diharapkan mampu menutup celah kendala administratif yang selama ini sering dikeluhkan pasien. Dengan sinergi yang tepat, Bobby optimis fasilitas kesehatan di Sumatera Utara dapat memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh peserta jaminan kesehatan tanpa memandang status sosial.