GUNUNGSITOLI — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat sinergi dengan TNI Angkatan Darat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Nias. Program bertajuk Karya Bakti Skala Besar ini resmi dimulai untuk membuka aksesibilitas wilayah yang selama ini masih terkendala kondisi geografis.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa percepatan pembangunan fisik menjadi kunci utama agar Kepulauan Nias bisa segera sejajar dengan wilayah lain di Sumut. Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara pembukaan program tersebut di Lapangan Pelita, Gunungsitoli, Rabu (6/5/2026).
“Harapannya tentunya, Kepulauan Nias ini segera keluar dari kategori daerah tertinggal, karena kita tahu Kepulauan Nias masih ada kategori daerah tertinggal, dan ini harapannya mempercepat pembangunan infrastruktur dan fisik lainnya, harapan kita bisa segera mensejahterakan masyarakat,” kata Bobby Nasution.
Program Karya Bakti Skala Besar ini merupakan tindak lanjut dari amanah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan persoalan mendasar di tengah masyarakat. Di Kepulauan Nias, intervensi difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada ekonomi dan kesehatan warga.
Sejumlah proyek fisik yang masuk dalam agenda kerja meliputi pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, pembuatan sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih, serta berbagai pembangunan infrastruktur dasar lainnya. Kehadiran personel TNI AD diharapkan mampu memperpendek durasi pengerjaan proyek dibandingkan dengan skema reguler.
Bobby Nasution menandai dimulainya pengerjaan ini dengan pemukulan gong secara simbolis. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas instansi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan Sumatera saja, tetapi juga menjangkau kepulauan.
Pangdam I/Bukit Barisan, Hendy Antariksa, menjelaskan bahwa kesuksesan program ini bergantung pada dukungan penuh dari pemerintah daerah. Selain dukungan dari pemerintah pusat, alokasi anggaran dan penentuan titik sasaran juga melibatkan peran aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Selain mendapat dukungan pusat, kami juga didukung sepenuhnya bapak Gubernur Sumut, beberapa titik sasaran secara fisik itu support Pemprov dan seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Nias,” ujar Hendy.
Keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Nias menjadi krusial dalam pemetaan lahan dan kebutuhan spesifik warga setempat. Melalui kerja sama ini, diharapkan kendala teknis di lapangan dapat diminimalisir sehingga target peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam waktu dekat.