ESA menyatakan keberatan terhadap rancangan undang-undang di California yang mewajibkan pengembang menyediakan versi offline saat game live-service ditutup. Aturan ini bertujuan melindungi hak konsumen namun dianggap berpotensi memberikan dampak negatif bagi para pengembang game.
Industri game global saat ini tengah menyoroti langkah hukum baru yang muncul di California. Entertainment Software Association atau ESA secara resmi menyatakan penolakannya terhadap rancangan undang-undang baru yang akan memaksa pengembang game online untuk memberikan pemberitahuan lebih awal sebelum melakukan penutupan layanan. Jika disahkan, aturan ini akan mengubah cara studio mengelola akhir masa hidup sebuah game digital di pasar.
Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Assembly Bill 1921 ini diperkenalkan oleh Democratic Assemblymember Chris Ward. Dalam draf tersebut, pengembang game diwajibkan untuk "communicate specified information to purchasers and prospective purchasers of a digital game 60 days before the operator ceases to provide services." Hal ini bertujuan agar para pemain tidak lagi dikejutkan oleh penutupan server secara mendadak yang sering terjadi pada judul-judul game berbasis layanan daring.
Poin yang paling memberatkan bagi pihak industri adalah kewajiban teknis setelah server resmi dimatikan. Berdasarkan aturan tersebut, ketika hari penutupan server tiba, studio pengembang harus menyediakan "an alternate version of, a patch or update to, or a refund for, the game." Artinya, pemain berhak mendapatkan versi yang tetap bisa dimainkan secara offline, pembaruan teknis agar game tetap berjalan, atau pengembalian dana penuh atas pembelian mereka.
Pihak ESA berargumen bahwa mandat seperti ini justru "would hurt developers." Mereka menilai bahwa beban finansial dan teknis untuk menyiapkan infrastruktur offline bagi game yang sudah tidak lagi menguntungkan dapat memberatkan studio. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem pengembangan game, terutama bagi studio yang sedang mengalami kesulitan finansial saat harus menutup layanan mereka.
Langkah legislasi ini sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan kampanye "Stop Killing Games." Gerakan pelestarian game online ini telah mendapatkan traksi yang signifikan selama setahun terakhir. Komunitas gamer global semakin vokal menuntut hak kepemilikan digital yang lebih jelas, agar produk yang telah mereka beli tidak hilang begitu saja saat perusahaan memutuskan untuk mematikan server utama.
Isu mengenai penutupan game live-service ini semakin memanas setelah kegagalan beberapa judul besar baru-baru ini. Contoh yang paling menonjol adalah Concord dan Highguard, yang secara tiba-tiba ditarik dari peredaran dan aksesnya ditutup total sesaat setelah peluncuran. Fenomena ini memicu perdebatan panjang mengenai tanggung jawab moral dan hukum pengembang terhadap konsumen yang telah menginvestasikan waktu dan uang mereka ke dalam sebuah game.