MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci mewujudkan pembangunan yang merata di 33 kabupaten/kota. Menurutnya, tanpa sinergi yang solid, berbagai program prioritas daerah berpotensi mandek di tengah jalan.
Pernyataan itu disampaikan Wagub Surya dalam sebuah forum koordinasi yang digelar di Medan, Senin (14/4). Ia mengingatkan bahwa proses perencanaan hingga penganggaran pembangunan harus melibatkan komunikasi intensif antara kepala daerah dan DPRD setempat.
Wagub Surya menyoroti masih adanya ketimpangan signifikan antara wilayah. Daerah seperti Langkat, Tapanuli Selatan, atau Nias kerap tertinggal dalam akses jalan dan irigasi dibandingkan kawasan Medan Raya. “Kolaborasi bukan sekadar formalitas. Ini soal bagaimana APBD bisa tepat sasaran,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menambahkan, selama ini banyak program pembangunan yang tidak tuntas karena perbedaan persepsi antara bupati/wali kota dengan anggota DPRD. Akibatnya, proyek infrastruktur dasar seperti jalan hotmix dan irigasi tersier kerap molor.
Dalam kesempatan itu, Wagub Surya meminta setiap pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta jalan pembangunan yang disepakati bersama legislatif. Ia juga mendorong percepatan Musrenbang di tingkat kecamatan agar usulan warga langsung terakomodasi dalam KUA-PPAS.
“Jangan sampai ada program yang dianggarkan tapi tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan. Evaluasi berkala perlu dilakukan, bukan hanya saat paripurna,” tegas Surya.
Jika sinergi ini berjalan efektif, warga di daerah terpencil bisa merasakan langsung perbaikan akses jalan desa, irigasi sawah, dan layanan Puskesmas. Pemerataan pembangunan juga diharapkan menekan angka migrasi ke kota besar seperti Medan dan Binjai.
Wagub Surya berjanji akan turun langsung ke beberapa daerah untuk memastikan forum koordinasi ini tidak berhenti pada wacana. “Saya akan pantau realisasi di Tapanuli Tengah dan Asahan bulan depan,” pungkasnya.