SUMATERA UTARA — Pernyataan tersebut disampaikan Erani di sela-sela acara di Kementerian ESDM, Jumat (12/6). Ia menepis anggapan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Jawa terkait langsung dengan kelangkaan stok batu bara di pembangkit listrik.
"Secara umum sih nggak ada (kekurangan pasokan batu bara), seharusnya nggak ada. Kan sudah sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu bara-nya," ujar Erani.
Meski pemerintah optimistis, kekhawatiran publik bukannya tanpa alasan. Informasi yang beredar di kalangan industri menyebutkan bahwa kondisi pasokan batu bara memang menjadi salah satu faktor yang memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir. Bahkan, beredar kabar bahwa sistem kelistrikan Jawa nyaris mengalami black out atau mati total.
Ciri-ciri yang terjadi saat ini dinilai mirip dengan krisis pasokan pada akhir 2021. Kala itu, disparitas harga antara harga batu bara acuan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) dan harga internasional sangat tajam. Harga batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dipatok maksimal US$70 per ton, sementara harga di pasar global sudah menyentuh US$150 per ton. Pada 2022 lalu, lonjakan harga internasional hingga US$280 per ton membuat pemasok enggan menjual ke PLN dan memicu larangan ekspor darurat.
Menanggapi kekhawatiran akan terulangnya pelarangan ekspor, Erani optimistis hal tersebut tidak akan terjadi. Ia menyebut persiapan pemerintah kali ini jauh lebih matang dibandingkan dua tahun lalu. Erani merujuk pada pernyataan Menteri ESDM yang sebelumnya telah memberikan sinyalemen bahwa pasokan dalam negeri aman.
"Nggak Insyaallah nggak. Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan kan," tegas Erani.
Meski demikian, publik masih menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan pasokan batu bara ke PLN tetap lancar di tengah tingginya harga komoditas global. Pemadaman listrik yang terus terjadi di Jawa menjadi alarm bahwa koordinasi antara pemasok, PLN, dan regulator harus berjalan tanpa celah.