SUMATERA UTARA — Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella secara resmi mengaktifkan mekanisme status darurat ekonomi, sebuah langkah konstitusional yang memungkinkan pembentukan dana khusus untuk rekonstruksi pascagempa. Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan yang disiarkan saluran televisi Caracol pada Rabu, 12 Agustus waktu setempat.
"Saya telah memutuskan untuk mengaktifkan status darurat ekonomi, sebuah mekanisme yang diamanatkan oleh konstitusi kita, agar dapat menangani krisis ini secara memadai," kata de la Espriella. Ia menegaskan prioritas utama pemerintah adalah bantuan bagi korban luka dan rekonstruksi wilayah yang hancur.
Data resmi pemerintah mencatat total korban tewas mencapai 265 orang, sementara 3.494 orang luka-luka dan 496 lainnya dinyatakan hilang. Guncangan gempa tidak hanya meratakan pemukiman warga, tetapi juga menghancurkan fasilitas publik yang menjadi tulang punggung layanan masyarakat.
Sebanyak 1.819 lembaga pendidikan dan 179 fasilitas kesehatan dilaporkan rusak. Sektor transportasi juga terdampak parah dengan 20 jembatan jalan raya, 203 ruas jalan, dan lima bandara mengalami kerusakan, ditambah satu jembatan penyeberangan orang yang hancur total. Sistem pasokan air bersih di 44 titik turut terganggu.
Status darurat ekonomi yang diteken de la Espriella membuka ruang fiskal bagi pemerintah untuk menampung serta menyalurkan bantuan nasional dan internasional. Dana tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki rumah sakit, sekolah, pemukiman warga, akses jalan, dan bandara.
Pemerintah menyiapkan paket bantuan ekonomi sementara bagi warga terdampak yang mencakup beberapa langkah strategis:
De la Espriella menggambarkan bencana ini sebagai "tragedi yang sangat besar" dalam pernyataan resminya. Pernyataan tersebut mencerminkan skala kehancuran yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir di negara Amerika Selatan itu.
Gempa bumi yang terjadi pada Senin pagi (10/8) itu memicu kerusakan 140 bangunan runtuh dan 631 pusat kegiatan masyarakat yang tidak dapat difungsikan. Angka kerusakan yang terus diperbarui ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi status darurat ekonomi, yang menurut konstitusi Kolombia merupakan instrumen luar biasa untuk situasi krisis.