LABUHANBATU UTARA — Keputusan itu diambil oleh Ketua DPRD Rimba Bertuah Sitorus setelah seluruh anggota dewan sepakat dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait KUA PPAS Labura TA 2027. Sekretaris Banggar H Suryaman Munthe membacakan hasil keputusan tersebut setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari total pendapatan Rp904,56 miliar, komponen terbesar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp797,07 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp92,19 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang Rp15,29 miliar.
Di sisi belanja, alokasi terbesar digelontorkan untuk belanja operasi senilai Rp820,15 miliar. Disusul belanja transfer sebesar Rp73,37 miliar, belanja modal Rp20,15 miliar, dan belanja tidak terduga Rp2 miliar. Dengan postur tersebut, terdapat selisih defisit sekitar Rp11,11 miliar yang menjadi catatan dalam pembahasan.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar dan TAPD sepakat menambah target PAD dari sektor pajak dan retribusi sebesar Rp8,39 miliar. Dengan tambahan ini, total PAD menjadi Rp92,19 miliar. Rinciannya, pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp65,76 miliar, retribusi daerah Rp3,42 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp19,01 miliar.
Banggar meminta Pemkab Labura terus meningkatkan PAD, termasuk dari sektor pajak air bawah tanah. Pemkab juga diminta melakukan pendataan ulang wajib pajak dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah.
Banggar menekankan agar penyusunan APBD 2027 tetap mengutamakan efisiensi, disiplin anggaran, dan program yang berpihak kepada masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pertanian, dan pembangunan desa.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga Labuhanbatu Utara. Selanjutnya, dokumen KUA-PPAS yang telah disetujui ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD 2027 yang lebih rinci.