MEDAN — Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) disebut sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera membenahi tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai penanganan yang hanya berhenti pada evakuasi korban tidak akan menyelesaikan akar persoalan.
Menurut Penrad, tingginya intensitas hujan memang menjadi pemicu, tetapi ada faktor lain yang tak kalah penting untuk dievaluasi. Kondisi daerah aliran sungai (DAS), kawasan resapan air, hingga drainase dan pengendalian pembangunan harus diperiksa secara menyeluruh.
Penrad menyoroti pola banjir yang berulang setiap kali hujan dengan intensitas tinggi melanda. Ia menilai kondisi itu menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum dituntaskan.
"Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat kembali menjadi korban. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan secara serius, bukan hanya penanganan darurat ketika banjir sudah terjadi," ujarnya.
Senator asal Sumut itu mengingatkan bahwa air selalu mencari jalannya sendiri. Jika ruang resapan berkurang dan sungai menyempit, risiko banjir akan terus mengintai warga.
"Air selalu mencari jalannya. Kalau kawasan resapan berkurang, sungai menyempit, dan tata ruang tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya masyarakat yang paling merasakan," katanya.
Penrad secara khusus meminta pemerintah daerah di tiga wilayah memperkuat mitigasi bencana. Ketiganya adalah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat.
Langkah yang disarankan mencakup pembenahan drainase perkotaan, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, serta pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Penrad menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
"Jangan hanya menangani dampaknya. Pemerintah harus mencari akar persoalannya agar banjir tidak menjadi siklus yang terus berulang," tegasnya.
Data BPBD Sumut mencatat banjir kali ini terjadi akibat hujan deras di sejumlah wilayah. Di Kota Medan, belasan rumah warga terendam, sementara di Kabupaten Langkat dampaknya jauh lebih luas dengan ribuan kepala keluarga terdampak akibat meningkatnya debit air sungai.
Penrad berharap penanganan banjir ke depan dilakukan secara terpadu. Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting, terutama dalam memperbaiki tata kelola lingkungan serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara.