MEDAN — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemko Medan selama enam tahun beruntun bukan jaminan program pembangunan menyentuh kebutuhan warga. Fraksi Gerindra DPRD Medan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut, namun sekaligus melontarkan kritik tajam terhadap realisasi anggaran yang dinilai belum berbanding lurus dengan kondisi di lapangan.
“Kami mengapresiasi opini WTP, namun hal itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah. Melainkan sejauh mana APBD mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Salomo Tabah Ronal Pardede saat membacakan pemandangan umum fraksi di gedung dewan, Senin (15/6/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen dan dihadiri Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap serta jajaran OPD.
Anggaran Besar, Tapi Jalan Rusak dan Banjir Masih Jadi Keluhan
Salomo mempertanyakan tingginya realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya berdampak langsung ke masyarakat. Ia menyebut warga masih mengeluhkan jalan rusak, drainase tidak berfungsi optimal, banjir yang terus berulang, serta persoalan sampah dan pelayanan publik yang belum maksimal.
“Kami mempertanyakan, mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat? Mohon tanggapan saudara Walikota,” tegas Salomo dalam sidang paripurna tersebut.
Fraksi Gerindra Soroti Kinerja 8 OPD dan Minta Evaluasi Tegas
Fraksi Gerindra secara khusus memberikan perhatian terhadap kinerja delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih menerima banyak keluhan warga, yakni Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, BPKAD, dan Satpol PP. Menurut Salomo, penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarkan hasil kerja nyata, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.
“Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarkan hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran,” sebutnya.
PAD Parkir dan Reklame Disorot, Kemandirian Fiskal Dipertanyakan
Selain infrastruktur, Fraksi Gerindra juga menyoroti lemahnya kemandirian fiskal Pemko Medan. Salomo mempertanyakan langkah konkret pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, serta sumber-sumber pendapatan potensial lainnya. Ia juga meminta penjelasan mengenai berapa titik banjir yang benar-benar berhasil dituntaskan oleh Pemko Medan selama ini.
