MEDAN — Forum KSTI 2026 menekankan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari ketahanan ekosistem. Hutan, menurut para akademisi dan praktisi yang hadir, bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan infrastruktur alam yang menyediakan jasa lingkungan vital.
“Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur siklus air, pelindung daerah aliran sungai, hingga penyedia hasil hutan bukan kayu yang menjadi sumber pangan dan obat-obatan masyarakat,” tulis Prof. Dr. Arida Susilowati, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), dalam makalah yang dibacakan dalam sarasehan.
Degradasi hutan dan alih fungsi lahan disebut telah memicu peningkatan emisi gas rumah kaca sekaligus menurunkan kemampuan alam dalam menyediakan pangan dan air bersih. Kondisi ini memperparah kerentanan masyarakat terhadap krisis pangan dan bencana.
Solusi Berbasis Alam: Agroforestri hingga Restorasi Gambut
Sarasehan menyoroti pendekatan Nature-based Solutions (NbS) sebagai jawaban atas tantangan iklim yang saling terkait. Pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan kritis, restorasi gambut dan mangrove, serta sistem agroforestri dinilai mampu menyerap karbon sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.
“Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan memperkuat ketahanan sosial-ekologis di tingkat lokal maupun nasional,” demikian salah satu poin rekomendasi forum.
Forum juga mendorong pengembangan model agroforestri adaptif dan rehabilitasi lanskap berbasis masyarakat sebagai inovasi yang bisa langsung diadopsi petani dan kelompok tani di Sumatera Utara.
Perguruan Tinggi Didorong Hasilkan Inovasi Terapan, Bukan Sekadar Jurnal
Dari sisi akademisi, Prof. Arida menegaskan bahwa perubahan iklim harus dilihat sebagai peluang transformasi riset. Perguruan tinggi diminta memperkuat riset transdisipliner yang mengintegrasikan kehutanan, pertanian, teknologi, dan kebijakan publik.
“Penelitian tidak hanya diarahkan pada publikasi ilmiah, tetapi juga pada inovasi yang bisa diadopsi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya dalam forum yang digelar di Medan.
Beberapa inovasi yang direkomendasikan antara lain sistem peringatan dini kebakaran hutan, teknologi pemantauan karbon, serta pengembangan bioekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu. Semua ini diharapkan bisa memperkuat kebijakan berbasis sains di tingkat pusat dan daerah.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Percepatan Adaptasi
Forum KSTI 2026 menekankan bahwa percepatan adaptasi perubahan iklim membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geospasial harus dioptimalkan untuk memantau hutan dan memprediksi risiko bencana.
“Sinergi ini menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi inovasi menuju pembangunan yang berkelanjutan,” tulis Prof. Arida dalam laporan sarasehan.
Hasil pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan bagi sistem pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan ketersediaan jasa lingkungan bagi generasi mendatang di Sumatera Utara.
