TAPANULI TENGAH — Bencana banjir yang melanda kawasan itu menjadi alarm keras atas kerusakan lingkungan yang kian parah. Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menilai kondisi ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dijawab dengan aksi konkret.
Alih Fungsi Lahan dan Krisis Air Jadi Pemicu
Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S. Siregar, menyebutkan bahwa berkurangnya tutupan hutan di wilayah Tapanuli Tengah sudah sangat memprihatinkan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta perubahan iklim, menurutnya, telah memperbesar potensi banjir dan longsor, bahkan memicu krisis sumber daya air di berbagai daerah.
“Bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah menjadi pengingat bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Penanaman pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan bersama untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan,” ujar Hari dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).
Program Spirit Green dan Penanaman di Manduamas
Melalui program Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda memperluas gerakan penghijauan. Fokus utama program ini adalah kawasan yang mengalami degradasi lingkungan, seperti di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di lokasi tersebut, YSSC telah memulai penanaman pohon sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan. Hari menegaskan bahwa rehabilitasi hutan dan penanaman pohon memiliki manfaat ganda: meningkatkan daya serap air, mengurangi risiko banjir dan erosi, serta menjaga keberlanjutan sumber mata air.
Manfaat Ganda: Serap Karbon dan Cegah Bencana
Menurut Hari, semakin banyak pohon yang ditanam, semakin besar kemampuan lingkungan menyerap karbon. Ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung target pengendalian perubahan iklim sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.
Ia menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak agar gerakan penghijauan berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekosistem.
Pemerintah Targetkan Rehabilitasi 12,3 Juta Hektare Lahan Kritis
Di tingkat nasional, Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, saat memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Jakarta, mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis berdasarkan data tahun 2024.
“Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak,” ujar Rohmat.
Pemerintah memprioritaskan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan lahan berkelanjutan, serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026 juga menjadi alasan percepatan ini.
