BINJAI — DPRD Sumut dan jajaran OPD sepakat menyamakan data serta mengevaluasi perkembangan program pembangunan yang dibiayai APBD di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang penentuan lokasi kunjungan selama masa reses.
Ketua Tim OPD Provinsi Sumut yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Harahap, memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah berjalan di wilayah Dapil XII. Berdasarkan laporan OPD yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) tengah mengerjakan paket infrastruktur, termasuk bidang ekonomi air minum dan pengelolaan sumber daya air.
Program Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Selain infrastruktur, Dinas Pendidikan juga menjalankan dua kegiatan utama yang masih dalam tahap pelaksanaan. Erwin menekankan pentingnya data awal yang akurat sebagai bahan sinkronisasi agar pelaksanaan program di lapangan bisa dipantau bersama selama reses.
"Data awal ini menjadi bahan sinkronisasi agar pelaksanaan program di lapangan dapat dipantau bersama selama kegiatan reses berlangsung," ujar Erwin.
Mengapa Sinkronisasi Ini Penting?
Reses merupakan masa anggota DPRD turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mengawasi realisasi anggaran. Tanpa data yang selaras antara dewan dan OPD, pengawasan terhadap proyek-proyek bernilai miliaran rupiah berpotensi tumpang tindih atau bahkan terlewat.
Forum di Binjai ini memastikan setiap kunjungan lapangan memiliki target evaluasi yang jelas. OPD dan dewan juga menyepakati jadwal serta lokasi prioritas yang akan didatangi selama lima hari ke depan.
Apa yang Akan Diawasi Selama Reses?
Beberapa proyek infrastruktur di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menjadi sorotan utama. Mulai dari pengerjaan jalan, saluran air minum, hingga pengelolaan sumber daya air di kawasan yang selama ini dianggap rawan banjir dan kekeringan. Sektor pendidikan juga masuk dalam daftar prioritas pengawasan.
Pemprov Sumut berharap kegiatan reses kali ini bisa menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan pelaksanaan APBD 2025 di wilayah Dapil XII. Hasil evaluasi di lapangan nantinya akan dibahas dalam rapat lanjutan antara DPRD dan OPD di tingkat provinsi.
