PANYABUNGAN — Rasa frustrasi di Mandailing Natal mencapai titik didih. Bukan hanya soal jalan provinsi yang hancur dan terisolasi, tetapi juga alokasi anggaran pemulihan bencana yang dinilai pincang. Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menyebut perlakuan Pemprov Sumut terhadap daerahnya sudah masuk kategori zalim.
Madina Tak Kebagian Sepeser Pun dari Dana Rp 6 Triliun
Puncak kemarahan itu dipicu oleh pembagian dana pengembalian transfer pemerintah pusat. Dari total dana segar sebesar Rp 6 triliun yang mengucur ke Sumatera Utara, Madina disebut tidak menerima alokasi sama sekali. “Nol besar,” kata Erwin, seraya menyebut ironi itu terjadi di saat daerahnya paling membutuhkan dana untuk berbenah pascabencana.
Banjir dan longsor yang melanda akhir tahun lalu menghancurkan infrastruktur vital di kawasan pantai barat Madina. Jalan provinsi sempat terisolasi total. Dari total 1.800 kilometer jalan di kabupaten ini, hanya sekitar 800 kilometer yang dinyatakan layak dilalui. Sisanya rusak parah.
Anggaran 2026 Dipangkas Rp 280 Miliar, Pemkab Putar Otak Sendiri
Beban makin berat setelah Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengungkapkan bahwa anggaran daerah untuk tahun 2026 justru dipangkas sebesar Rp 280 miliar akibat kebijakan efisiensi pusat. Alih-alih mendapat sokongan dari provinsi untuk pemulihan bencana, Pemkab Madina harus menggeser anggaran sendiri agar urat nadi perekonomian warga tidak putus.
“Di mana peran Pemprov Sumut sebagai orang tua yang mengayomi saat krisis seperti ini?” ujar Erwin dalam pernyataannya, seperti dikutip dari startnews.co.id. Ia menegaskan bahwa celetukan untuk pindah ke Sumatera Barat bukan lelucon kosong, melainkan tamparan keras atas ketidakadilan struktural.
Virus Arogansi Menular ke Perusahaan Perkebunan
Kemarahan legislatif juga dipicu oleh sikap arogan perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Madina. Erwin menyebut korporasi itu berani mangkir saat diundang rapat oleh DPRD. Menurutnya, sikap abai Pemprov Sumut secara tidak langsung menularkan budaya meremehkan ke pihak lain. “Kalau pemerintah provinsi saja setengah hati, jangan heran korporasi ikut-ikutan memandang sebelah mata,” katanya.
Selain masalah infrastruktur dan pembagian anggaran, Madina juga dihadapkan pada persoalan tambang emas ilegal dan penemuan ladang ganja. Pemkab Madina mengaku memiliki keterbatasan wewenang untuk menindak tegas kasus-kasus tersebut tanpa campur tangan provinsi dan aparat penegak hukum.
Apa Langkah DPRD Sumut Selanjutnya?
Erwin mendesak anggota DPRD Sumut Dapil VII yang telah berkunjung ke Panyabungan untuk tidak sekadar datang dan mengangguk. Ia meminta mereka menekan Pemprov Sumut agar segera merealisasikan pembangunan infrastruktur dan memberikan hak Madina secara proporsional. “Jangan sampai masyarakat Madina benar-benar merasa tidak punya induk lagi di Sumatera Utara,” tegasnya.
