MEDAN — Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, bersama jajaran pimpinan dewan menerima kunjungan edukatif dari mahasiswa Universitas Dharmawangsa (Undhar) di gedung DPRD setempat. Kegiatan yang dikemas dalam format Parliament Tour ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) legislatif, tetapi juga dibuka sebagai ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan pemilih muda.
Wong menjelaskan bahwa DPRD Medan memiliki tiga fungsi utama: pembahasan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar), pembentukan peraturan daerah (Perda), dan fungsi pengawasan. Ia juga memaparkan pembagian kerja empat komisi, mulai dari Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan hingga Komisi IV yang menangani infrastruktur.
Banjir Rob di Medan Labuhan dan Maraknya Aksi Begal
Muhammad Jefri, mahasiswa Fakultas Hukum Undhar, menyoroti banjir rob di kawasan Young Panah Hijau, Kecamatan Medan Labuhan. Ia menduga banjir ini dipicu aktivitas penimbunan dan pembangunan oleh PT Pelindo di bekas lahan perkebunan. Tak hanya itu, ia juga mengeluhkan tingginya kasus begal di Sei Canang dan tawuran di Belawan yang dinilai minim patroli.
Menanggapi hal itu, Wong Chun Sen menyatakan akan meneruskan persoalan dampak lingkungan tersebut ke Komisi IV untuk ditinjau langsung ke lapangan. "Kami pernah mengusulkan pembangunan tanggul atau peninggian benteng untuk menahan air laut pasang, namun terkendala anggaran besar. Masalah ini akan menjadi perhatian serius dan sering kami bahas dalam rapat DPRD," jawab Wong. Terkait kejahatan jalanan, ia memastikan koordinasi dengan kepolisian dan TNI terus ditingkatkan.
Antrean BBM dan Kendala Beasiswa
Mahasiswa lainnya, Roberto, mengeluhkan antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Adam Malik. Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menjelaskan bahwa antrean sempat terjadi akibat kendala distribusi dari PT Pertamina Depot Belawan. "Berkat koordinasi cepat dengan pihak terkait dan pengamanan distribusi, situasi berangsur normal," ujarnya.
Sementara itu, Suryadarma mengeluhkan pengurusan beasiswa melalui Biro Kesra Pemprovsu yang ditolak karena aturan batas usia maksimal 25 tahun. Pimpinan dewan menjelaskan bahwa kewenangan program tersebut berada di tingkat provinsi, sehingga disarankan untuk berkoordinasi langsung dengan instansi terkait.
Jalan Rusak di Helvetia Ternyata Bukan Wilayah Medan
Ardina Rasti dari Fakultas Ekonomi mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan drainase tersumbat di Jalan Pasar 9, Simpang Helvetia. Namun, setelah dilakukan pengecekan, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala memberikan klarifikasi bahwa lokasi tersebut masuk wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang, bukan Kota Medan.
"Karena itu masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang, kami sarankan agar disampaikan melalui surat aspirasi kepada DPRD Deli Serdang atau melalui anggota dewan setempat agar bisa diakomodir lewat dana Pokir (Pokok-Pokok Pikiran)," saran Rajudin.
Wong Chun Sen pun mengimbau mahasiswa agar memanfaatkan masa reses dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di 21 kecamatan. "Silakan hadir saat reses untuk menyampaikan keluhan seperti jalan rusak, banjir, atau masalah sampah. Tidak perlu sampai melakukan aksi demo, karena aspirasi di reses akan langsung ditampung dan dikoordinasikan dengan dinas terkait," tegasnya.
