MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak boleh berhenti pada perubahan perilaku semata. Ia mendorong agar setiap warga binaan yang keluar dari lapas memiliki keterampilan nyata yang bisa menjadi bekal hidup di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut, Jalu Yuswa Panjang, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro 30, Medan, Selasa (11/8/2026). Menurut Bobby, persoalan narkoba dan pembinaan keterampilan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemasyarakatan.
Sumut Darurat Narkoba Sejak 2019
Bobby mengakui Sumatera Utara telah lama bergulat dengan persoalan penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut provinsi ini masuk dalam kategori tertinggi peredaran narkoba sejak 2019. Karena itu, kolaborasi antara Pemprovsu, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Ditjenpas dinilai wajib diperkuat.
“Sumut sudah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba, sejak 2019 sudah menjadi provinsi teratas terkait peredaran narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas dengan kolaborasi dengan BNN dan juga Ditjenpas,” kata Bobby.
Lapas Bukan Sekadar Tempat Menahan
Gubernur menekankan bahwa lapas harus mampu mengembangkan potensi produktif warga binaan. Ia ingin setiap orang yang masuk dan keluar dari lapas mengalami perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan.
“Kami ingin lapas-lapas di Sumut mampu mengembangkan potensi produktifnya. Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan,” ujarnya.
Menanggapi laporan Kakanwil Ditjenpas yang menyebut sejumlah lapas masih kekurangan lahan dan tenaga pengajar, Bobby menyatakan Pemprovsu siap membantu. Ia mencontohkan beberapa lapas yang dinilai sudah mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi.
“Saya melihat sudah ada lapas yang mampu menghasilkan berbagai produk dan memberikan nilai ekonomi. Ini yang perlu kita dorong. Kalau membutuhkan tenaga pendukung, pemerintah provinsi siap membantu menyiapkannya,” kata Bobby.
Warga Binaan Ber-KTP Sumut Tercover UHC
Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjenpas Sumut meminta dukungan Pemprovsu terkait pembiayaan layanan kesehatan bagi warga binaan yang tidak lagi tercover BPJS Kesehatan. Jalu Yuswa Panjang berharap seluruh warga binaan memperoleh perubahan positif selama menjalani masa pembinaan.
“Kami ingin warga binaan mendapatkan perubahan positif selama berada di lapas. Ketika keluar nanti, mereka tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan setelah masa pembinaan,” kata Jalu.
Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan bahwa warga binaan yang merupakan penduduk Sumut dan memiliki KTP Sumut telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC). Ia meminta fasilitas tersebut dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau warga binaan tersebut ber-KTP Sumut, sudah tercover UHC. Silakan dimanfaatkan,” kata Bobby.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprovsu serius menangani persoalan pemasyarakatan, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi kesejahteraan dan kesiapan warga binaan kembali ke masyarakat.
