SUMATERA UTARA — Pernahkah Ibu merasa data kesehatan di posyandu atau puskesmas sering tidak sinkron? Masalah ini ternyata juga menjadi perhatian serius pemerintah. Tanpa data yang valid, bantuan dan layanan kesehatan bisa salah sasaran, terutama dalam upaya mencegah stunting dan menekan angka kematian ibu melahirkan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, menegaskan bahwa data yang akurat dan mutakhir adalah fondasi utama pengambilan keputusan. "Data yang valid dan up to date adalah fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan pemberian layanan kesehatan yang optimal," ujarnya dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota di Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).
Mengapa Data Menjadi Kunci Pencegahan Stunting?
Bayangkan jika intervensi gizi hanya menyasar wilayah yang datanya lengkap, sementara daerah dengan kasus tertinggi justru tidak terdeteksi. Inilah yang ingin dihindari Pemprov Kalsel. Dinkes Kalsel mendorong setiap kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi pencatatan dan pelaporan secara berkala.
Evaluasi ini bukan sekadar formalitas administratif. Tujuannya adalah mengidentifikasi kendala di lapangan dan menyusun rekomendasi yang operasional. "Yang tidak kalah penting adalah menyusun rekomendasi yang operasional dan aplikatif, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak," jelas Diauddin.
Layanan Kesehatan untuk Seluruh Siklus Kehidupan
Program ini tidak hanya fokus pada ibu hamil. Pendekatan baru ini menjangkau seluruh siklus hidup keluarga. Mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, hingga pelayanan keluarga berencana (KB).
"Pelayanan kesehatan keluarga tidak boleh berhenti pada layanan kehamilan dan persalinan saja, tetapi harus menjangkau seluruh siklus kehidupan," tegas Diauddin. Artinya, pendampingan kesehatan anak tidak berhenti setelah lepas dari masa ASI eksklusif, tetapi berlanjut hingga usia sekolah untuk memastikan tumbuh kembang optimal.
Peran Suami dan Keluarga di 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Penguatan layanan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Regulasi ini menempatkan keluarga sebagai pondasi utama tumbuh kembang anak.
Diauddin menambahkan, "Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran aktif suami dalam pendampingan istri serta penguatan peran keluarga." Jadi, ayah tidak bisa lepas tangan. Dukungan suami sangat memengaruhi kesehatan mental ibu dan kecukupan gizi anak.
Mengatasi Tantangan: Akses, Gizi, dan Jarak Kehamilan
Dinkes Kalsel mengakui masih ada tantangan besar di lapangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses layanan berkualitas, kekurangan gizi, jarak kehamilan yang terlalu dekat, hingga kelelahan ibu yang berdampak pada kondisi keluarga. Karena itu, penanganan tidak bisa hanya menunggu masalah muncul, tetapi harus preventif sejak dini.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Hasil Terukur
Keberhasilan program ini tidak bisa dipikul Dinas Kesehatan sendirian. Dinkes Kalsel mendorong koordinasi erat antara puskesmas, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor terkait lainnya. Pertemuan monitoring ini juga menjadi ajang bertukar pengalaman antardaerah.
Praktik efektif dari satu kabupaten bisa menjadi pembelajaran bagi wilayah lain. Target utamanya jelas: menekan angka kematian ibu dan bayi, memperbaiki status gizi, serta mencegah stunting secara signifikan di seluruh Kalsel.
Bagi Ibu muda di Kalimantan Selatan, kabar baiknya adalah pemerintah kini bergerak lebih terarah. Pastikan Ibu aktif memeriksakan kehamilan dan membawa anak ke posyandu secara rutin. Dengan data yang akurat, bantuan yang tepat akan lebih mudah menjangkau keluarga yang membutuhkan.
