MEDAN — KPPU Kanwil I menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen di Provinsi Sumatera Utara pada Senin (10/8/2026). Forum ini menghadirkan produsen, distributor, asosiasi pengusaha konstruksi, Polda Sumut, hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut untuk mengupas akar masalah kelangkaan dan lonjakan harga.
Anggota KPPU, Budi Joyo Santoso, menegaskan bahwa tahap ini masih berupa pengumpulan data, bukan penilaian terhadap pelaku usaha. "FGD ini belum mengarah pada penarikan kesimpulan atau penilaian terhadap pelaku usaha. KPPU masih dalam tahap mengumpulkan data terkait pasokan, rantai distribusi, pembentukan harga, serta peta persaingan," ujar Budi saat membuka kegiatan secara daring, dikutip Kamis (13/8).
Ketimpangan Data: Produksi Cukup, Pasokan Langka
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, mengungkapkan adanya anomali yang menjadi perhatian utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026 mencatat kenaikan harga kelompok bangunan nasional sebesar 8,68 persen dan sektor transportasi 4,57 persen. Namun, di Sumatera Utara, harga semen justru meroket hingga rentang 25–40 persen.
"Secara teori, kapasitas produksi nasional masih mencukupi. Namun di tingkat konsumen, pasokan justru terbatas secara bersamaan di berbagai merek. Kita perlu memetakan di titik mana terjadi bottleneck atau hambatan antara produsen dan konsumen," jelas Ridho.
Tiga Produsen Buka Suara soal Gangguan Operasional
Dalam diskusi tertutup itu, sejumlah produsen membeberkan kendala yang mereka hadapi sepanjang Mei-Juni 2026. PT Indocement mengaku terganggu pengiriman semen dari Pulau Jawa ke Sumut melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan akibat masalah transportasi laut.
Sementara itu, Semen Indonesia Group (SIG) mencatat kenaikan penjualan hingga 16 persen hingga Juli 2026, salah satunya didorong pemulihan pascabencana di Aceh. Namun, SIG menghadapi tantangan produksi akibat keterbatasan pasokan batu bara. PT Semen Merah Putih juga tak luput dari masalah, mulai dari gangguan mesin pabrik hingga kendala distribusi akibat antrean bahan bakar minyak (BBM) solar di jalan raya.
Jalur Laut Jadi Prioritas Penelusuran
KPPU Kanwil I akan mendalami struktur biaya dan mekanisme pembentukan harga dari hulu ke hilir. Penelusuran diarahkan ke jalur distribusi laut dengan melibatkan operator pelayaran, distributor, hingga PT Pelindo. Fokus pemeriksaan meliputi kapasitas angkutan, waktu tunggu (dwelling time), dan komponen biaya logistik yang berpotensi menjadi biang keladi mahalnya semen di tingkat konsumen.
Ridho menekankan bahwa hingga saat ini KPPU belum menyimpulkan adanya pelanggaran persaingan usaha. Seluruh data yang terkumpul dari FGD ini akan diverifikasi lebih lanjut melalui kajian mendalam serta pemantauan langsung di lapangan.
