BATAM — Ketidakjelasan skema pemulihan anggaran menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara. Bobby Nasution menegaskan bahwa kepastian acuan anggaran ini krusial, mengingat kabupaten dan kota saat ini tengah bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027 setelah merampungkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD?" ujarnya.
Nilai Rp1,1 Triliun Menentukan Rencana Kegiatan
Bobby memaparkan, nilai pemulihan TKD untuk Sumatera Utara mencapai Rp1,1 triliun. Angka tersebut dinilai sangat signifikan dan akan berdampak langsung pada rencana pembangunan serta pelayanan publik di lapangan.
"Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemendagri Siapkan Tiga Skenario Alokasi TKD 2027
Menanggapi pertanyaan tersebut, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait alokasi TKD 2027. Usulan ini merupakan hasil exercise kebutuhan daerah yang melahirkan tiga skenario.
Pertama, skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun. Kedua, skenario moderat dengan nilai Rp932 triliun. Ketiga, skenario minimal sebesar Rp910 triliun.
Keputusan Akhir di Tangan Presiden
Meski tiga skenario telah disiapkan, Tito menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai besaran TKD berada di tangan Presiden. Penetapan tersebut akan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, dan devisa.
Kendati keputusan belum ditetapkan, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok daerah yang menjadi prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD. Hal ini diharapkan dapat menjadi sinyal positif bagi daerah-daerah yang tengah memulihkan diri pascabencana, termasuk sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
