JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Asahan tak ingin sekadar menjadi penonton dalam program Sekolah Rakyat. Wakil Bupati Asahan, Rianto, menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Sosial RI, Rabu (13/5/2026), untuk mematangkan persiapan daerah sebagai calon lokasi pembangunan tahap kedua.
Dalam pertemuan itu, Rianto menyampaikan bahwa keikutsertaan Asahan merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Jenderal Kemensos bernomor 1779/1/PR.01.04/5/2026. Surat tersebut memuat usulan alternatif lokasi potensial pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Pemkab Asahan tidak hanya sekadar menyatakan siap. Rianto merinci sejumlah persiapan konkret yang sudah dan akan dilakukan:
“Kami berkomitmen penuh untuk menyahuti program strategis nasional ini. Mulai dari lahan, utilitas, hingga administrasi, semua kami siapkan secara serius,” ujar Rianto dalam sambutannya.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Dr. Robben Rico, menegaskan bahwa Asahan telah memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan. Hasil survei lapangan dan kesiapan dukungan daerah menjadi dasar penetapan Asahan sebagai salah satu prioritas.
“Kami bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat akan memastikan percepatan penetapan lokasi, pengecekan dokumen administrasi, serta dukungan infrastruktur dasar di daerah calon penerima,” kata Robben Rico dalam arahannya.
Ia menambahkan, Asahan dipastikan masuk dalam tahapan lanjutan realisasi program. Artinya, proses pembangunan tidak lagi sekadar wacana, melainkan sudah memasuki fase eksekusi.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berbasis kerakyatan yang menyasar masyarakat kurang mampu. Program ini menjadi salah satu prioritas Kemensos untuk memperluas akses pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan intervensi langsung.
Bagi Kabupaten Asahan, kehadiran sekolah ini diharapkan bisa menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Pemkab pun berjanji akan menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diminta pusat.
Rapat koordinasi yang dihadiri Asisten Administrasi Umum dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan itu berlangsung tertutup dan berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti dalam pembahasan teknis antara pemerintah daerah dan jajaran Kemensos.