MEDAN — Permintaan sejumlah anggota DPR kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk mundur dinilai sebagai langkah yang terlalu berani. Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat, menyatakan bahwa para legislator seharusnya tidak ikut-ikutan dalam isu pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.600 per dolar AS.
Menurut Gandi, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tidak ada masalah dengan dolar AS di masyarakat sudah cukup jelas. Ia menilai anggota DPR seharusnya mendukung pemerintah, bukan justru meminta pejabat negara mundur.
Dalam keterangannya di Medan, Selasa (19/5/2026), Gandi menyampaikan saran yang cukup keras. Ia mengatakan bahwa anggota DPR sebaiknya duduk manis atau jalan-jalan dan meminta kenaikan gaji atau fasilitas.
"Saran kami kepada semua anggota DPR jangan latah dan itulah gunanya koalisi dengan pemerintah, tidak bisa asal bicara. Harus melihat kepentingan pemerintah atau presiden," ujar Gandi.
Ia menambahkan, meskipun rakyat membutuhkan suara DPR untuk kepentingan mereka, para wakil rakyat harus memahami konsekuensi politik. "Tapi demi keselamatan anggota DPR biar jangan dipecat, mereka harus diam dan jalan-jalan dan paling tinggi mengusulkan agar naik gajinya," pungkasnya.
Kritik Gandi juga menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan pemerintah. Ia menilai program tersebut sukses di mata presiden, meskipun hampir setiap daerah melaporkan masalah seperti kasus keracunan.
"Mungkin bagi presiden sukses menjalankan program MBG walaupun hampir disetiap daerah bermasalah seperti keracunan, namun para panitia beruntung banyak," kata Gandi.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi publik bahwa di tengah gejolak nilai tukar dan tekanan ekonomi, hubungan antara legislatif dan eksekutif harus tetap terjaga. Namun, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap harus disuarakan oleh wakil rakyat, bukan justru diam dan meminta kenaikan fasilitas.