MEDAN — Pemkot Medan tengah membuka ruang lebih besar bagi aparatur sipil negara (ASN) perempuan untuk menduduki posisi strategis di lingkungan birokrasi. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis dalam merumuskan kebijakan publik.
“Saya melihat porsi dalam pembangunan kota, saya berharap perempuan bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Banyak perempuan yang sangat kreatif, cara bekerjanya bagus, tech talk dan think tank-nya kuat, serta koordinasinya bagus. Mereka memiliki potensi yang sama dengan siapa pun,” ujar Rico menjawab wartawan di Medan, Senin (24/8/2026).
Saat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis telah dipimpin oleh perempuan. Melvi Marlabayana Girsang dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara Edliaty menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB).
Rico mengakui, keterwakilan perempuan pada jabatan eselon II belum mencapai angka ideal 30 persen. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi pembatas. Pemkot Medan justru terus membuka peluang bagi birokrat perempuan yang memiliki kapasitas teknis, integritas, dan kemampuan kepemimpinan.
Penguatan keterwakilan juga mulai terlihat di tingkat kewilayahan. Sejumlah ASN perempuan dipercaya menjadi camat dan lurah, serta mengisi posisi sekretaris dan kepala bidang di berbagai perangkat daerah.
Penguatan peran perempuan tidak berhenti pada struktur pemerintahan. Pemko Medan mengarahkan agenda pemberdayaan pada aspek ekonomi akar rumput, terutama ibu rumah tangga yang menopang ekonomi keluarga lewat usaha mikro dan kecil.
Rico telah menginstruksikan camat dan lurah se-Kota Medan untuk aktif meregistrasi pelaku UMKM perempuan di wilayah masing-masing. Pendataan ini bertujuan agar program pelatihan, bantuan, dan pendampingan tepat sasaran sekaligus memangkas hambatan birokrasi.
Pemko Medan melalui sinergi Dinas Koperasi dan UMKM dengan DP3APMPPKB memberikan pelatihan secara bertahap. Program tersebut mencakup pembinaan pengelolaan keuangan usaha, inkubasi bisnis, hingga pengembangan pemasaran produk kriya dan wastra melalui Galeri Dekranasda Kota Medan.
“Perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk mengambil peran dalam pemerintahan, mulai dari kepemimpinan, koordinasi hingga analisis kebijakan,” tegasnya.
Dengan perluasan ruang ini, Pemko Medan berharap kontribusi perempuan tidak hanya terukur dari jumlah pejabat, tetapi juga dari dampaknya dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan menentukan arah pembangunan kota.