MEDAN — Rico Waas bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka Medan, Senin (17/8/2026). Mengenakan busana adat Jawa, ia memimpin jalannya pengibaran Bendera Merah Putih yang berlangsung khidmat.
Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap yang mengenakan busana adat Melayu, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Pj. Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah dan ASN di lingkungan Pemko Medan.
Pesan Usai Upacara: Jangan Hanya Seremonial
Setelah upacara, Rico Waas menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Ia menyebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
"Makna ini jangan menjadi hanya sekadar seremonial, tapi menjadi momentum penting bagi kita mengingat bahwasanya masih banyak yang harus diperjuangkan. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan perhatian kita," kata Rico Waas.
Anggaran 2027 Diarahkan untuk Infrastruktur hingga Smart Class
Instruksi tersebut langsung dikaitkan dengan proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tengah berjalan untuk penyusunan RAPBD 2027. Wali Kota meminta setiap rupiah yang direncanakan memiliki manfaat jelas bagi publik.
Prioritas pembangunan disebutkan mencakup infrastruktur, penguatan layanan kesehatan di puskesmas, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Rico Waas juga menyoroti integrasi teknologi di sekolah-sekolah, termasuk pengembangan kelas pintar alias smart class.
"Pembangunan infrastruktur, lalu bagaimana penguatan kesehatan dan pendidikan kita seperti sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin. Bagaimana penguatan puskesmas, sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah yang terintegrasi, bahkan teknologinya semakin baik, ada juga smart class," imbuhnya.
Pj. Sekda Diminta Awasi Ketat Perencanaan di Semua OPD
Rico Waas secara khusus meminta Pj. Sekda Medan Erfin Fahrurrazi untuk mengawasi proses penganggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada anggaran yang tidak tepat sasaran atau menjadi pemborosan.
"Jangan kita lalai, tidak terlihat, akhirnya terlihatnya menjadi pemborosan. Jadi itu betul-betul harus efektif, efisien, berdampak, dan berguna," pungkasnya.
Pada kesempatan terpisah, rangkaian peringatan kemerdekaan di Kota Medan juga diisi dengan penyerahan Satyalancana Karya Satya dari Presiden kepada Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane serta kegiatan gebyar kemerdekaan yang melibatkan warga.
