SUMATERA UTARA — Kesiapan tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden meminta sejumlah bank, termasuk BRI, untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Dalam implementasinya, pemerintah akan memadankan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia. Ekosistem pembayaran digital seperti QRIS turut disiapkan untuk mengoptimalkan transaksi masyarakat.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan perseroan tidak memandang program ini sekadar sebagai target pembukaan rekening. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pintu masuk masyarakat untuk menikmati berbagai layanan keuangan formal.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery.
Dengan masyarakat yang semakin terkoneksi ke sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah ke depan dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien. Data pemerintah dalam rapat tersebut mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62%, sementara tingkat literasi baru berada di angka 69,57%.
BRI mengklaim memiliki kapabilitas infrastruktur untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Hingga akhir triwulan II 2026, perseroan mencatatkan 131 juta nasabah individual yang ditopang jaringan luas:
Kombinasi jaringan fisik, agen, dan kanal digital tersebut menjadi kekuatan BRI menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank maupun layanan keuangan formal.
“BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjut Hery.
Perluasan akses perbankan tanpa diiringi edukasi berisiko menghasilkan rekening yang pasif. Hery menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan dan terbiasa bertransaksi secara digital.
Rekening diharapkan menjadi pintu masuk menuju layanan yang lebih luas—mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga memperoleh akses produk keuangan sesuai profil nasabah.
Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, kepemilikan rekening bukan sekadar sarana menyimpan dana. Rekening menjadi rekam jejak transaksi yang dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan lain, seperti kredit usaha rakyat (KUR).
Hery menilai perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Semakin luas masyarakat masuk ekosistem keuangan formal, semakin besar peluang membangun aktivitas ekonomi yang inklusif dan terdigitalisasi.
Pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga disebut akan semakin mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital nasional.