MEDAN — Alat berat mulai bergerak di sejumlah titik di Sumatera Utara. Jalan dibuka, jembatan dibangun, dan wilayah-wilayah yang selama ini terisolir perlahan mulai tersentuh. Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution menggelontorkan anggaran yang tidak kecil: Rp 1,372 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Angka itu, jika diurai, mencakup Rp 672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis. Lalu Rp 320,2 miliar untuk membuka jalan penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, serta Rp 137 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana. Afirmasi pembangunan Kepulauan Nias juga masuk dalam paket ini.
Kondisi Jalan yang Masih Timpang
Data Pemprov Sumut sendiri menunjukkan urgensi di balik angka besar itu. Kondisi jalan mantap di Sumut baru mencapai 74,12 persen, atau sekitar 3.006 kilometer. Sisanya, 25,88 persen, masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
Artinya, pembangunan infrastruktur memang mendesak. Sumut terlalu lama hidup dengan luka infrastruktur: jalan rusak, konektivitas timpang, biaya distribusi mahal. Wilayah pantai barat menjadi salah satu yang paling tertinggal.
Pertanyaan yang Menggantung: Setelah Aspal, Mau ke Mana?
Namun, justru karena anggarannya besar, pertanyaan yang muncul justru lebih fundamental.
