MEDAN — Keluhan petani di kawasan selatan Sumatera Utara bukan soal harga gabah atau hasil panen semata. Di tiga kabupaten yang menjadi daerah pemilihannya, Muniruddin Ritonga mendapati dua persoalan struktural yang terus menggerogoti produktivitas: pupuk subsidi yang tak kunjung tiba tepat waktu dan irigasi yang ambrol.
Pupuk Datang, Tanaman Sudah Lewat Masa Pemupukan
Persoalan distribusi pupuk subsidi menjadi yang paling sering disuarakan warga. Menurut Muniruddin, petani mengeluhkan jadwal kedatangan pupuk yang tidak sesuai dengan masa tanam.
“Kita menerima informasi bahwa pupuk subsidi memang ada, tetapi sering terlambat datang. Saat petani membutuhkan pupuk pada masa awal tanam, pupuk belum tersedia. Ketika pupuk datang, tanaman sudah memasuki fase akhir. Ini tentu merugikan petani,” ujarnya.
Akibat keterlambatan itu, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal di pasaran demi menyelamatkan hasil panen. Biaya produksi pun membengkak di saat harga komoditas pertanian tak menentu.
Irigasi Rusak, Sawah Berubah Jadi Kebun
Masalah lain yang tak kalah genting adalah kerusakan jaringan irigasi. Muniruddin menjelaskan, kondisi ini memaksa sebagian petani mengalihfungsikan lahan persawahan menjadi perkebunan.
“Padahal secara karakteristik wilayah, kawasan tersebut sangat potensial untuk mendukung produksi pangan. Kerusakan irigasi membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air yang cukup sehingga produktivitas pertanian terus menurun,” kata politisi PKB tersebut.
Fenomena alih fungsi lahan ini dinilai mengancam target produksi beras daerah jika tidak segera diatasi. Padang Lawas dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara.
Janji Tindak Lanjut: Koordinasi ke Pemprov dan Dinas Pertanian
Menanggapi temuan di lapangan, Muniruddin berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ia mendesak agar pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan pupuk dan perbaikan irigasi terealisasi.
“Petani adalah ujung tombak pembangunan. Jika mereka didukung dengan irigasi yang baik, pupuk yang tersedia tepat waktu, dan kebijakan yang berpihak, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh dan cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi sebagai penyambung lidah rakyat sekaligus mitra pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani di Dapil Sumut VII.
