PEMATANGSIANTAR — Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak hanya berhenti pada wacana antikorupsi. Melalui bimbingan teknis yang difasilitasi BPKP Sumut, jajaran aparatur sipil negara (ASN) kini dibekali cara memetakan dan memutakhirkan risiko kecurangan secara sistematis. Targetnya, nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi bisa mencapai kategori ideal pada tahun depan.
Fraud Risk Register bukan sekadar dokumen administratif. Ini adalah peta jalan yang memuat daftar risiko penipuan atau kecurangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Dengan adanya register ini, setiap perangkat daerah bisa mengidentifikasi titik rawan sebelum kerugian negara terjadi.
Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi II BPKP Sumut, Her Notoraharjo, menilai kehadiran langsung Wali Kota dalam acara tersebut sebagai sinyal kuat. "Ini bentuk kepedulian beliau dalam mencegah korupsi di lingkungan Pemkot Pematangsiantar," ujarnya dalam sambutan. Her berharap fasilitasi BPKP bisa memastikan tidak ada lagi celah korupsi di tubuh pemkot.
Bimbingan teknis ini diikuti oleh kepala bagian di Sekretariat Daerah, sekretaris perangkat daerah, pejabat fungsional auditor, hingga staf yang membidangi penyusunan program. Mereka dilatih langsung oleh tim auditor dari BPKP Sumut, termasuk Rizkan (Auditor Ahli Madya), Helmina Manik, dan Henny Andriani Tambunan (Auditor Ahli Muda).
Materi utama mencakup teknik identifikasi risiko fraud, metode pemutakhiran data, hingga cara menyusun laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Wali Kota Wesly berpesan agar peserta mampu menerapkan ilmu ini di instansi masing-masing. "Ke depan, peserta dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai SPIP terintegrasi menjadi ideal dan memiliki nilai yang lebih baik," kata Wesly.
Wesly juga mengingatkan jajarannya untuk mengefektifkan kerja sama lintas perangkat daerah. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. "Mari kita wujudkan Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," ajaknya di hadapan para peserta.
Dengan dimulainya penyusunan Fraud Risk Register untuk tahun 2026, Pemkot Pematangsiantar menjadi salah satu daerah di Sumut yang lebih awal menjalankan langkah preventif. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain yang tengah berbenah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.