MEDAN — Ketimpangan distribusi tenaga medis di Sumatera Utara kian menjadi sorotan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut mengungkapkan bahwa 70 persen dokter di provinsi ini terkonsentrasi di Kota Medan, sementara rasio dokter umum terhadap penduduk baru mencapai 1:900.
Angka itu masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan rasio ideal satu dokter umum untuk setiap 1.000 penduduk. Namun, masalahnya bukan hanya jumlah, melainkan juga sebaran yang timpang.
11.000 Dokter, Tapi 7 dari 10 Ada di Medan
Ketua IDI Sumut, Ery Suhaymi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total dokter umum dan spesialis di Sumut hampir mencapai 11.000 orang. Namun, sebagian besar dari mereka memilih praktik di ibu kota provinsi.
“Di Kota Medan itu hampir sekitar 70 persen dokter (spesialis/nonspesialis) yang ada di wilayah Sumut berada di Kota Medan. Sehingga memang pemerataan dokter ini belum sepenuhnya merata,” kata Ery, yang juga menjabat Direktur Rumah Sakit Regina Maris, Kamis (21/5/2026).
Apa Dampaknya bagi Warga di Daerah?
Konsentrasi dokter di Medan membuat warga di kabupaten dan kota lain harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis. Banyak fasilitas kesehatan di daerah yang hanya ditangani perawat atau bidan, sementara dokter umum pun langka.
Kondisi ini juga memperparah beban rumah sakit rujukan di Medan. Pasien dari berbagai daerah berdatangan, membuat antrean panjang dan layanan tidak maksimal.
Standar WHO: 1:1.000, Sumut Masih di Bawah
Ery menjelaskan, rasio dokter umum di Sumut saat ini mencapai satu banding 900 masyarakat. Artinya, satu dokter melayani 900 penduduk. Angka ini sebenarnya sudah melampaui standar WHO secara rata-rata, tetapi karena distribusinya tidak merata, daerah-daerah tertentu justru kekurangan drastis.
“Perbandingan jumlah penduduk di Sumut menurut WHO, rasio dokter dengan masyarakat untuk dokter umum adalah 1 banding 1.000,” ujarnya.
Pemerataan Belum Jadi Prioritas
IDI Sumut mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat kebijakan insentif bagi dokter yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Tanpa strategi afirmatif, kesenjangan akses kesehatan antara Medan dan daerah lain di Sumut diprediksi akan terus melebar.
Ery menambahkan, perlu ada program afirmasi seperti beasiswa pendidikan kedokteran yang diikat dengan tugas wajib di daerah asal. “Kalau tidak ada insentif yang menarik, dokter akan tetap memilih kota besar,” katanya.
