MEDAN — Pemerintah Kota Medan mengerahkan ribuan agen pendamping sosial untuk memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi digitalisasi penyaluran bansos yang akan diterapkan di 42 kabupaten/kota secara nasional, dengan Medan sebagai salah satu lokasi utamanya.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyatakan kesiapan pihaknya dalam sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos, Senin. Kota Medan dinilai memiliki ekosistem pemerintahan yang siap untuk perluasan sistem ini.
Ribuan Agen Turun ke Lapangan, Target 5 KK per Hari
Pemkot Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk PKK. Setiap agen ditugaskan mendata lima kepala keluarga per hari.
Total target verifikasi adalah 792 kepala keluarga penerima bansos di Kota Medan. Pendataan dan verifikasi ini menjadi kunci agar bantuan tidak lagi salah sasaran, keluhan yang kerap muncul selama ini.
Verifikasi Biometrik dan Data Real-Time
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menjelaskan digitalisasi bansos merupakan transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Sistem ini mencakup registrasi, verifikasi berbasis biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima secara transparan dan real-time.
"Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional, karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik," ujar Erliani.
Harapan: Akuntabilitas Data dan Tepat Sasaran
Wali Kota Rico Waas berharap sistem berbasis data terintegrasi ini bisa menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. "Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi, pemerintah dapat menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.
Implementasi digitalisasi bansos ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik ketidaktepatan sasaran penerima. Para agen pendamping akan menjadi garda terdepan dalam memastikan data di lapangan sesuai dengan kondisi riil warga.
