SUMATERA UTARA — Sudaryono menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir dapur MBG yang gagal memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Kebijakan ini berlaku untuk semua pengelola, tanpa kecuali.
"Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen," ujarnya di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Evaluasi Menyusul Insiden Keracunan di Berastagi
Langkah tegas ini merupakan respons atas insiden dugaan keracunan MBG yang dialami sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo. Selain menutup dapur yang bermasalah, BGN langsung mencopot kepala SPPG setempat dan menyegel dapur operasional sebagai langkah administratif.
BGN saat ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk memeriksa sampel sisa lauk-pauk. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari akar persoalan dan memastikan kondisi para siswa yang terdampak.
BGN Pertimbangkan Penggunaan Test Kit di Seluruh Dapur
Insiden di Berastagi juga membuka kelemahan prosedur pemeriksaan makanan konvensional. Sudaryono mengakui metode organoleptik—seperti mencium bau dan mencicipi makanan—tidak selalu mampu mendeteksi potensi bahaya yang menyebabkan keracunan.
"Jadi, bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi, ya. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," jelasnya.
Untuk itu, BGN sedang mempelajari penggunaan test kit di setiap dapur SPPG. Alat ini nantinya akan digunakan dengan bahan kimia tertentu untuk memeriksa keberadaan zat berbahaya seperti arsen maupun indikasi makanan basi. Salah satu SPPG yang dinilai berhasil menerapkan metode ini adalah dapur yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
Standar Tinggi dan Ancaman Pemecatan bagi Personel
Sudaryono mengingatkan bahwa dari total sekitar 27 ribu dapur yang beroperasi, mayoritas telah bekerja dengan baik. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengevaluasi dapur yang dinilai belum menjalankan standar dengan optimal.
"Dari 27 ribu dapur, Alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup," tegasnya.
Tak hanya menutup dapur, BGN juga akan memberhentikan personel yang dinilai tidak mampu mengikuti standar tinggi yang ditetapkan. "Dan bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujar Sudaryono.
Langkah ini menjadi sinyal keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia bahwa program prioritas pemerintah ini akan diawasi dengan ketat, terutama dari aspek keamanan pangan dan higienitas.
